Sri Mulyani Hitung Skema Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dari APBN

Banyak skema yang bisa digunakan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Diantaranya dana transfer ke daerah (TKD) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).

oleh Arief Rahman HDiterbitkan 25 April 2025, 11:45 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal , Senin (6/11/2023). Tasha/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah menghitung skema pembaiayaan Koperasi Desa Merah Putih dari kas negara. Ada sejumlah instrumen yang bisa dilakukan.

Targetnya ada 80.000 KopDes Merah Putih di seluruh Indonesia dibentuk hingga Juli 2025. Setiap unit koperasi itu disebut akan mendapat pembiayaan Rp 5 miliar dari APBN.

"Nah untuk ini itu juga akan kita kihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kita optimalkan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ditulis Jumat (25/4/2025).

Dia mengatakan banyak skema yang bisa digunakan. Diantaranya dana transfer ke daerah (TKD) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK non fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Dana Otonomi Khusus bagi daerah tertentu dan Dana Desa.

"Ini semuanya adalah operasi APBN yang tentu tujuannya adalah pada ujungnya menyejahterakan masyarakat," ungkapnya.

Skema lainnya berupa pinjaman dari perbankan juga, bisa menjadi pilihan jika koperasi yang sudah menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan.

"Jadi kombinasi inilah yang terus sekarang kita koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk pak Menko, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan kementerian lain yang terkait," jelas dia.

 

Kebutuhan Anggaran

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat Peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih menjadi urusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menyusul, pembentukannya yang dikebut bisa tercapai pada Juni-Juli 2025 mendatang.

"Nah pendanaan nanti akan Menteri Keuangan sama BUMN," ungkap Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta ada percepatan pembentukan KopDes Merah Putih. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurutnya, pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan optimal. Termasuk dikelola dengan profesional.

"Karena pengalaman yang lalu, koperasi-koperasi Ini betul-betul harus kita kelola dengan baik dan profesional," ucapnya.

 

Butuh Anggaran Rp 400 Triliun

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Ditemui ditempat yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memyampaikan butuh anggaran sekitar Rp 400 triliun untuk KopDes Merah Putih itu. Targetnya ada 80 ribu koperasi dengan alokasi Rp 5 miliar per koperasi.

"Ya kalau misalnya 80 ribu kali Rp 5 miliar itu Rp 400 triliun," ungkapnya.

Dia mengatakan soal pendaan ini menjadi kewenangan Sri Mulyani hingga Erick Thohir. "Gini, soal ngomong anggaran, soal dana nanti yang lebih baik ngomong Menteri Keuangan sama BUMN," tandasnya.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya