Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi yang menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait lelang jabatan lurah dan camat mengaku menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara. Namun, Yusril tak mengakui dan tak membantahnya.
"Hahaha jangan-jangan saya jadi pengacaranya Ahok hahaha," tulis Yusril di akun twitternya @Yusrilihza_Mhd saat dikonfirmasi, Selasa (30/4/2013).
Sebelumnya, Mulyadi dan PNS lain mengaku berniat menggugat kebijakan lelang jabatan Jokowi itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi 80 PNS, dari Lurah dan Camat, Sekretaris Lurah (Sekel), Wakil Lurah, Sekretaris Kota (Sekot) yang tidak ikut kemarin ini. Nantinya akan kita akan berencana tuntut ke MK. Kita sudah telepon dan share masalah ini ke Pak Yusril," kata Mulyadi.
Dia meyakini banyak lurah dan camat lain yang belum berani menunjukkan sikap yang sama soal proses lelang jabatan sekarang ini. Mulyadi sudah siap menghadapi segala risiko yang ada, terkait sikapnya menolak kebijakan Jokowi.
Pria asal Solo ini juga mengaku belum bisa memberi pernyataan terbuka di media televisi, karena dia belum siap. (Mut)
"Hahaha jangan-jangan saya jadi pengacaranya Ahok hahaha," tulis Yusril di akun twitternya @Yusrilihza_Mhd saat dikonfirmasi, Selasa (30/4/2013).
Sebelumnya, Mulyadi dan PNS lain mengaku berniat menggugat kebijakan lelang jabatan Jokowi itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi 80 PNS, dari Lurah dan Camat, Sekretaris Lurah (Sekel), Wakil Lurah, Sekretaris Kota (Sekot) yang tidak ikut kemarin ini. Nantinya akan kita akan berencana tuntut ke MK. Kita sudah telepon dan share masalah ini ke Pak Yusril," kata Mulyadi.
Dia meyakini banyak lurah dan camat lain yang belum berani menunjukkan sikap yang sama soal proses lelang jabatan sekarang ini. Mulyadi sudah siap menghadapi segala risiko yang ada, terkait sikapnya menolak kebijakan Jokowi.
Pria asal Solo ini juga mengaku belum bisa memberi pernyataan terbuka di media televisi, karena dia belum siap. (Mut)
