Keran Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka Lagi, Ini Kata Menteri Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ingin membawa Indonesia memiliki peran strategis pada rantai pasok (supply chain) lobster di pasar global.

oleh Septian Deny diperbarui 21 Des 2023, 15:45 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ingin membawa Indonesia memiliki peran strategis pada rantai pasok (supply chain) lobster di pasar global. (Istimewa)

 

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ingin membawa Indonesia memiliki peran strategis pada rantai pasok (supply chain) lobster di pasar global.

Untuk mencapai keinginan tersebut pihaknya menggandeng pemerintah Vietnam dan membuka jalan investasi bagi para pelaku usaha asal Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Indonesia.

Lewat skema itu, Indonesia tidak hanya mendapat nilai investasi tapi juga transfer teknologi dan pengetahuan budidaya lobster yang modern, hingga akses pasar lobster yang lebih luas.

"Sebagai negara tetangga (Indonesia-Vietnam) kita harus kolaboratif untuk bisa menjadi bagian dari tata kelola perikanan dunia. Artinya kita harus menjadi supply chain global, dan menuju ke sana tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bersatu, kita bisa jadi yang terbesar di kawasan," tegas Menteri Trenggono dikutip dari Antara, Kamis (21/12/2023).

Kerjasama dengan Vietnam diakuinya sekaligus menjadi upaya pemerintah menekan kerugian negara imbas praktik ilegal penyelundupan benur yang masih terus terjadi hingga saat ini. Setiap tahunnya lebih dari 300 juta ekor benur mengalir secara ilegal dari Indonesia. Padahal, KKP bersama penegak hukum dan kementerian lainnya gencar melakukan pengawasan di berbagai titik rawan, termasuk dengan menambah kapal pengawas.

Budidaya Lobster

Dari hasil penelusuran pihaknya, budidaya lobster di Vietnam sudah sangat maju dan 100 persen benur yang digunakan berasal dari Indonesia meski keran ekspor ditutup. Nilai ekspor lobster negara tersebut mencapai miliaran dollar jauh di atas nilai ekspor lobster Indonesia.

Untuk itulah, pihaknya mengambil langkah kerja sama guna menekan transaksi ilegal benur sekaligus mendorong adanya transfer teknologi dan pengetahuan bagi para pembudidaya lobster di Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan cara tradisional.

"Sudah tiga tahun ini pengawasan kita perketat terus, jebol juga enggak tau dari mana. Gimana caranya kita nahan, kita kerja sama dengan negara yang dituju untuk kemudian tidak lagi menerima benih yang ilegal. Di sisi lain budidaya di sana sudah level tinggi, sedangkan kita masih tradisional dan membiarkan terus secara tradisional tidak baik juga. Kalau kita berdiri sendiri, kokoh dengan pendirian sendiri, menurut saya kita tidak akan pernah maju," tegasnya.

 

 

2 dari 4 halaman

Geliat Budidayafree

Dalam sebuah foto dari 20 Juni 2014, lobster sedang diolah di pabrik Sea Hag Seafood di St. George, Maine. Pada Januari 2017, para penggemar lobster harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan krustasea kesukaan mereka, disebabkan oleh penurunan tangkapan dari New England dan Kanada serta meningkatnya ekspor ke Tiongkok. Memperingati Tahun Baru Imlek dengan menyantap lobster, yang kali ini dirayakan pada 28 Januari, menjadi tren yang kian meningkat. (Foto: AP/Robert F. Bukaty, Arsip)

Sementara itu Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Prof. Ari Purbayanto menilai perlunya kerja sama Indonesia dengan Vietnam untuk mendorong geliat budidaya di dalam negeri.

Kerja sama ini membawa peluang peningkatan kemampuan budidaya lobster di Indonesia yang selama ini masih dominan dilakukan secara tradisional. Di samping itu, peluang hidup benur di alam sangat kecil sehingga lebih baik dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan budidaya.

"Begini, untuk budidaya lobster ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Tentu bukan hanya modal, tapi teknologi dan mereka harus punya knowladge juga. Dan saya pikir ini moment yang bagus, pada saat Vietnam mau berinvestasi di Indonesia, transfer knowladge dan kita memberikan kuota tertentu untuk mereka manfaatkan. Tentu ada kolaborasi dalam sektor budidaya ini. Saya pikir ini hal yang perlu dicoba dan challenging bagi Indonesia," bebernya.

3 dari 4 halaman

Menteri Trenggono Bakal Buka Ekspor Benih Lobster, Tapi Ada Syaratnya

Menyoal distribusi lobster biru, mereka banyak tersebar di seluruh penjuru Benua Australia. Namun mereka lebih menyukai perairan-perairan yang ada di negara bagian Victoria dan New Wales. (Lou BENOIST/AFP)

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, menyebut akan membuka kembali ekspor benih bening lobster (benur).

Adapun negara utama yang akan menjadi tujuan ekspor benur adalah Vietnam. Kendati begitu, untuk membuka keran ekspor tersebut, Vietnam harus berinvestasi dahulu ke Indonesia untuk budidayanya.

“Mereka (Vietnam) harus berinvestasi dahulu atau budidaya dulu di sini supaya kita dapat manfaatnya juga dan kita bisa dapat multiplier-nya juga. Baru kemudian kalau itu bisa dilakukan nanti kita kaji lagi,” kata Sakti Wahyu Trenggono, saat ditemui usai hadiri Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru, di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Trenggono ini mengungkapkan, potensi nilai ekspor lobster ke Vietnam bisa mencapai USD 2,5 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu, menambahkan, KKP saat ini tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) terkait ekspor benur. Permen tersebut kini sudah dalam tahap konsultasi publik.

 

4 dari 4 halaman

Ekspor Benur Lobster

Kementerian KKP lepasliarkan 89.018 Benih Bening Lobster (BBL) hasil sitaan di Pantai Marapalam, Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dok KKP

Kendati demikian, TB Haeru tidak bisa menjanjikan jika Permen itu bisa diundangkan pada tahun 2024, karena prosesnya cukup rumit.

“Ya kan kalau perubahan kebijakan, aturan, ada tahapannya. Dari Dirjen teknis ke Sekjen. Kita kan sudah konsultasi publik, baru, dikembalikan lagi ke kita, digodok lagi, baru setelah itu nanti ada namanya harmonisasi itu dengan Kementerian Hukum dan HAM. Baru konsultasi publik dan masih ada tahapan lagi," ujar TB Haeru.

Di sisi lain, TB Haeru membeberkan alasan KKP berencana membuka kembali ekspor benur yaitu Pemerintah ingin memberdayakan sumber daya alam dalam negeri secara maksimal.

“Intinya banyak hal tapi salah satunya adalah kita juga ingin memberdayakan sumber daya alam di kampung sendiri. Itu Vietnam itu 99 persen asal benurnya dari Indonesia,” pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya