Liputan6.com, Jakarta Holding BUMN Industri Pertahanan atau Defend ID, PT LEN Industri (Persero) menjamin tak ada keikutsertaan perusahaan dalam menyuplai senjata ke daerah konflik. Salah satunya, pasca pecahnya perang Israel-Palestina.
Direktur Utama LEN Industri Bobby Rasyidin menegaskan, sampai saat ini tidak ada kontrak jual-beli senjata ke pihak Israel. Termasuk dengan anak usaha dari perusahaan di Israel.
Advertisement
"Belum ada, belum ada. Dengan Israel kita tidak ada," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Bobby menjelaskan, secara aturan sendiri, untuk ekspor alutsista diawasi secara ketar. Baik aturan dari Kementerian Pertahanan, maupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Jadi yang namanya impor dan ekspor alutsista itu diawasi ketat sekali. Ini kan menyangkut manusia, menyangkut HAM, dan kawan-kawannya. Jadi kalau kita melakukan ekspor, itu benar-benar di-screen. Jadi di-screen itu negara importirnya siapa," ujar dia.
"Kedua, penggunaannya itu untuk apa, termasuk juga document control dari kita sebagai produsen itu seperti apa. Dan untuk kita mengekspor ini betul-betul harus ada perizinan dari Kemenhan untuk mengizinkan. Kalau tidak, kita tidak bisa ekspor," sambung Bobby.
Dia menegaskan ada sederet aturan yang perlu lebih dulu diikuti sebelum melakukan jual-beli senjata dengan negara yang terkait dengan konflik. Di dalam negeri, tertuang dalam Permenhan Nomor 6 Tahun 2012.
"Itu jelas sekali, klasifikasinya seperti apa, kriterianya seperti apa, dan kita sangat patuh, sangat respect kepada aturan yang ada. Itu dari kitanya, dari sisi dalam negeri. Itu kan ada deklarasi-deklarasi dari Dewan Keamanan PBB, apakah ini boleh, apakah itu tidak boleh, apakah ini masalah HAM, apakah masalah tidak HAM, apakah invasi misalnya seperti Ukraina dengan Rusia, kita selalu mengikuti itu, kita tidak pernah keluar dari jalur itu," beber Bobby Rasyidin.
Ketua MPR Buka Suara
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti eskalasi konflik antara Palestina dengan Israel terus meningkat ditandai dengan pertempuran kedua pihak yang terus berlanjut sepanjang hari.
Dalam pernyataannya, Bambang Soesatyo menyoroti lima hal. Pertama MPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk memantau perkembangan yang terjadi.
"Selanjutnya melakukan pembicaran dengan negara-negara ASEAN untuk mencari dukungan perdamaian di Pelestina, selanjutnya pemerintah RI mendesak PBB agar secara aktif bekerja sama dengan pemangku kepentingan internasional untuk segera menyelesaikan akar konflik eskalasi tersebut sesuai dengan konvensi PBB yang sudah disepakati," kata Bambang Soesatyo dalam pernyataan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (10/10/2023).
Advertisement
Pastikan Kondisi WNI
Kedua, MPR RI juga meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk terus berkoordinasi dengan tiga KBRI di dekat Palestina guna memastikan kondisi dan juga mengupayakan perlindungan serta menyiapkan rencana evakusi bagi WNI yang tinggal di Palestina.
"Mengingat berdasarkan data terakhir, jumlah WNI yang ada di Palestina tercatat ada 45 orang, dengan sebarannya 10 orang berada di Gaza dan 35 lainnya di Tepi Barat," kata Bambang Soesatyo.
Ketiga meminta pemerintah RI sebagai anggota OKI untuk mengimbau negara-negara Islam untuk berupaya menyerukan penghentian konflik tersebut ke PBB sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagaimana diakui oleh legitimasi internasional dalam memastikan perlindungan bagi rakyat Palestina.
"Mengingat Perang telah berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakat sipil dari dua pihak yang berkonflik namun juga berdampak pada masyarakat dunia pada umumnya, karena perang telah memunculkan multikrisis, mulai dari kemanusiaan hingga finansial."
Minta Semua Pihak Tahan Diri
Poin keempat, MPR RI meminta pemerintah RI untuk juga memberikan imbauan kepada negara-negara besar untuk menahan diri dari konflik tersebut. Karena komentar negara-negara lain bisa memperkeruh suasana, yang dapat mengeskalasi perang.
Terakhir yaitu poin kelima, MPR RI meminta Kemlu RI untuk juga mengimbau para WNI di Palestina dan Israel untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus menjalin komunikasi dengan perwakilan setempat.
"Serta meminta kepada WNI yang memiliki rencana kunjungan ke wilayah tersebut agar menunda dan membatalkan perjalanannya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah."
Advertisement
