PAN Soal Jokowi Condong ke Capres yang Lanjutkan Pembangunan: Memang Masalah?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga angkat suara terkait sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe atau ikut campur tangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Dia menilai, sikap Jokowi masih dalam koridor yuridis dan etis.

"Tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika Presiden sering bertemu, berdiskusi, bertukar-pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah," kata Viva, kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

"Bahkan hal tersebut harus dilakukan agar jalannya pemerintahan bisa baik, kuat, untuk mewujudkan clean government and good governance," sambungnya.

Menurutnya, jabatan presiden merupakan jabatan politik dan jabatan publik. Sehingga, jika bicara soal politik, atau ikut ke dalam proses politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai keniscayaan (taken for granted).

"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masa enggak boleh sih," ucapnya.

Dia pun kembali menegaskan, jika Presiden Jokowi tidak pernah melarang siapa pun warga bangsa untuk maju berkontestasi di pilpres. Namun, menurutnya sering kali Presiden Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu.

Viva menjelaskan, hal wajar jika Presiden Jokowi dekat dengan berbagai figur. Apalagi, dengan para menteri atau para gubernur yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.

"Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?" ujarnya.