MIND ID Minta Tolong DPR Percepatan Regulasi Industri Kendaraan Listrik

MIND ID meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk percepatan regulasi industri kendaraan listrik (electric vehicle).

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Feb 2022, 15:20 WIB
Teknologi fast charging pada mobil listrik BMW i8 Roadster dipamerkan dalam GIIAS 2019 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2019). Konsumsi bahan bakar gabungan dalam siklus pengujian kendaraan plug in hybrid adalah 47,6 km/liter, ditambah 14.5 kWh energi listrik per 100 km. (Liputan6.com/FeryPradolo)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk percepatan regulasi industri kendaraan listrik (electric vehicle).

Adapun kendaraan listrik dibutuhkan untuk mendorong pengurangan emisi dan pemakaian sektor transportasi ramah lingkungan.

"Kami mohon dukungan regulasi, supaya percepatan kegiatan industri baterai electric vehicle dapat berjalan dengan cepat," ujarnya dalam rapat bersama DPR, Jakarta, Rabu (16/2).

MIND ID juga meminta dukungan DPR untuk ketersediaan energi primer dengan harga insentif khusus yang ditetapkan dalam menopang rencana ekspansi grup MIND ID. Dalam hal ini, gas sebesar USD 6 per MMBTU, listrik cent USD 3 hingga 4 KwH dan BBM.

"Ketiga, kami juga meminta dukungan pasokan dan tarif listrik untuk rencana ekspansi kapasitas produksi smelter aluminium 700 MW mulai di 2024-2025," katanya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

pengelolaan RKAB

(Foto:@MIND ID)

MIND ID selanjutnya, meminta sentralisasi pengelolaan RKAB secara terpusat di ESDM untuk seluruh komoditas tambang. Kemudian, perusahan holding itu juga meminta dukungan untuk keberlanjutan operasi tambang PTFI sesuai life of mine plan PTFI setelah 2041.

"Kami juga meminta dukungan untuk percepatan proses konversi KK ke IUPK PTV. Dan meminta dukungan dari TNI dan Polri untuk membentuk Satgas Nasional pengamanan aset minerba dan PETI," tandasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya