Pengamat: Berhasil Atasi Kudeta, Demokrat Jangan Andalkan Lagi Senioritas

Ia melihat pengambilan keputusan politik berbasis data yang dilakukan Ketum AHY dan kepengurusan sekarang lebih relevan menjawab tantangan zaman.

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Feb 2021, 16:47 WIB
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bendera Partai Demokrat usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). AHY menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketum partai. (Liputan6.com/Dok Partai Demokrat)

Liputan6.com, Jakarta - Kader Partai Demokrat tidak boleh lagi mengandalkan senioritas dan romantika sejarah sebagai pendiri untuk berkiprah. Seiring dengan perubahan demografi calon pemilih yang makin muda, Partai Demokrat harus beradaptasi melalui kepemimpinan yang juga muda.

Hal ini dikatakan Firman Manan, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung serta Ubedilah Badrun, pengamat politik dari UNJ, ketika dimintai komentar tentang situasi Partai Demokrat pasca-percobaan pengambilalihan paksa awal Februari lalu.

"Survei kependudukan 2020 yang dirilis BPS menunjukkan 54% penduduk Indonesia berasal dari generasi milenial dan generasi Z," kata Firman yang saat ini mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Padjadjaran Bandung.

"Partai politik, termasuk Demokrat, harus beradaptasi untuk bisa berkomunikasi dan meyakinkan mereka. Untuk ini lebih dibutuhkan kepemimpinan muda, yang mempunyai kedekatan sekaligus visi yang menginspirasi kaum muda, bukan senioritas," imbuh alumnus Political Sciences Ohio University USA ini.

Sebagaimana diketahui, generasi milenial didefinisikan sebagai mereka yang lahir antara tahun 1981-1996, sedangkan generasi Z adalah mereka yang lahir pada periode 1997-2012.

Firman menyoroti isu senioritas dan forum pendiri yang dijadikan dalih oleh sekelompok mantan kader dan kader PD untuk menggelar KLB guna mengganti Ketum yang sah saat ini yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (41) dengan Kepala KSP Moeldoko (64).

"Senioritas bukanlah jawaban yang relevan untuk menyongsong Pemilu 2024 dengan jumlah pemilih muda yang makin banyak," tegas Firman.

Ia melihat pengambilan keputusan politik berbasis data yang dilakukan Ketum AHY dan kepengurusan sekarang lebih relevan menjawab tantangan zaman.

Sementara itu, Ubedilah Badrun, yang menjadi salah satu motor penting penggerak mahasiswa saat Reformasi 1998, menegaskan pentingnya kemampuan partai politik untuk memahami aspirasi masyarakat.

"Sejarah menunjukkan ketika partai politik gagal paham, aspirasi masyarakat tersumbat dan akhirnya tumpah menjadi demokrasi jalanan. Ada jarak pikiran antara politisi partai yang terlalu senior dan generasi muda yang berfikiran baru dan maju," kata Ubedilah yang kini mengajar sosiologi politik di UNJ.

Dalam konteks itu, ia mengingatkan regenerasi kepemimpinan partai politik menjadi kunci penting untuk bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman.

"Sayangnya, sebagian besar partai politik kita masih didominasi oleh gerontokrasi, yaitu kepemimpinan orang-orang yang secara signifikan jauh lebih tua dari populasi pemilihnya," kata Ubedilah.

"Sejauh ini secara umum dari kepengurusan 34 provinsi dan ratusan kabupaten, Partai Demokrat cukup berhasil melakukan regenerasi," ujar Ubedilah.

Data dalam riset menunjukan bahwa rata-rata usia pengurus Partai Demokrat hingga tingkat daerah mereka berusia 42 tahun, ada yang 20-an hingga 70-an.

"Dari situ AHY sebagai Ketum nampaknya berhasil memimpin kepengurusannya yang sebagian besar anak-anak muda melewati tantangan Pilkada dan juga upaya percobaan ambil alih paksa beberapa waktu lalu," papar Ubedilah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Demokrasi di Luar Kekuasaan

Tetapi, dia mengingatkan kemungkinan besar tantangan dan ujian akan terus berdatangan mengingat Partai Demokrat memilih jalan demokrasi di luar kekuasaan.

"Boleh jadi ada kader-kader yang sudah merasa mapan karena merasa diri senior atau merasa besar padahal sesungguhnya dibesarkan oleh partai, lalu merasa tidak sreg dengan penyegaran kepemimpinan ini," tegas Ubedilah.

Dia mengakui posisi Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan, kerap mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah. Tapi tren elektabilitas partai serta ketumnya melalui sejumlah survei yang terus naik, membuat Partai Demokrat berpotensi terus diincar dan menjadi sasaran untuk digoyang kepengurusannya.

"Secara normatif, oposisi yang kuat dibutuhkan untuk demokrasi yang sehat. Tetapi realita politik kita bisa berbeda. Partai Demokrat harus mengantisipasi kemungkinan terulangnya upaya menggoyahkan partai, dengan berbagai cara," Ubedilah memungkasi.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya