Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin, 11 Januari mengarahkan pihak berwenang untuk menyetujui pembangunan 800 rumah baru bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat Palestina.
Langkah itu juga dilakukan ketika perebutan politik internal meningkat menjelang pemilihan umum Israel, menyusul runtuhnya koalisi antara Perdana Menteri sayap kanan Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan berhaluan tengah Benny Gantz.
"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengarahkan bahwa rencana akan dikembangkannya pembangunan 800 unit pemukiman di Yudea dan Samaria," kata sebuah pernyataan dari kantornya, demikian dikutip dari laman france24, Selasa (12/1/2021).
Baca Juga
Advertisement
Presiden terpilih AS Joe Biden, yang akan dilantik minggu depan, telah mengindikasikan bahwa pemerintahannya akan memulihkan kebijakan Washington pra-Trump yang menentang perluasan pemukiman di Wilayah Palestina yang diduduki.
Semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dianggap ilegal oleh banyak komunitas internasional.
Pemilu di Israel ditetapkan pada 23 Maret 2021 dan Netanyahu diperkirakan akan membuat serangkaian permainan untuk suara sayap kanan, termasuk dengan memperkuat kredensialnya sebelum pemungutan suara, menurut analis politik Israel.
Pernyataan dari kantor Netanyahu mengatakan bahwa 100 unit baru akan dibangun di pemukiman Tal Menashe.
Unit lain akan dibangun di pos terdepan adalahh Nofei Nehemia, menurut pernyataan perdana menteri.
Perintah PM Israel untuk pembangunan permukiman belum final, dengan proses tersebut harus menyelesaikan beberapa fase birokrasi dan kemungkinan tantangan hukum dari kelompok anti-pendudukan sebelum konstruksi dimulai.
Saksikan Video Berikut Ini:
Kecaman dari dalam Israel
Tindakan itu dikecam oleh LSM anti-permukiman Israel Peace Now sebagai "aib" yang ditujukan untuk memberitahu pemerintahan Biden bahwa "Israel sedang mencari konfrontasi."
Pemerintahan Trump memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada kelompok-kelompok pemukim, yang disorot sebagai deklarasi dari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada 2019 bahwa Washington tidak lagi memandang permukiman sebagai pelanggaran hukum internasional.
Pompeo pada November juga menjadi diplomat AS pertama yang mengunjungi pemukiman di Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak perang tahun 1967.
Saat ini ada sekitar 450.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat, yang tinggal di tengah-tengah sekitar 2,8 juta orang Palestina.
Advertisement
