Liputan6.com, Jakarta - Kinerja pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).
Ketua Bidang Politik Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, Zeni Syargawi memaparkan sejumlah persoalan yang penanganannya masih belum memenuhi harapan. Antara lain tentang UU Omnibus Law. Sebelumnya pemerintah telah menjanjikan akan melibatkan mahasiswa dan elemen lainnya dalam pembahasan aturan turunan dari Omnibus Law ini. Namun hal tersebut belum terlaksana.
Advertisement
Zeni juga menyinggung tentang penanganan kasus korupsi di Indonesia yang penanganannya terkesan setengah hati. "Masih banyak kasus-kasus korupsi yang tidak diusut tuntas," ujar dia dalam keterangannya, Jumat (1/1/2021).
Untuk itu, dia mendorong KPK untuk mengusut kasus korupsi hingga ke akarnya. Seperti kasus korupsi bantuan sosial yang menjerat mantan Mensos Juliari P Batubara juga kasus ekspor benih lobster dengan tersangka Edhy Prabowo.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Soroti Kasus Mantan Komisioner KPU
Selain itu, Zeni juga menyoroti kasus korupsi dugaan suap yang menyeret salah seorang mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hingga kini publik masih menunggu kabar terkait Harun Masiku yang ditengarai sebagai pemberi suap.
"Sederet kasus-kasus tersebut harus dituntaskan dan disampaikan endingnya ke publik," sarannya.
Selanjutnya, dia juga menyinggung tentang penembakan terhadap enam anggota FPI. Pemerintah diminta transparan dalam penanganan kasus ini. Selain itu, Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang membubarkan FPI karena menurutnya langkah itu bertentangan dengan semangat reformasi dan UUD 1945.
Advertisement
