Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara berupaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Melalui program BSPS ini pemerintahan ingin membangkitkan semangat masyarakat untuk saling membantu antar sesama dan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya menjadi lebih layak huni. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, kita tetap berusaha untuk memaksimalkan program BSPS," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, Selasa (24/11/2020).
Advertisement
Lewat program BSPS, Kementerian PUPR di Kalimantan Utara pada 2020 ini telah mengelokasikan anggaran sebesar Rp 52,5 miliar untuk pembangunan 3.000 rumah tak layak huni atau RTLH.
Posisinya tersebar di 5 kabupten/kota, antara lain Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.
Direktur Rumah Swadaya Arsyad menjelaskan, program BSPS di Kalimantan Utara tahun ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama sebanyak 1.500 unit RTLH telah selesai dialokasikan. Sementara tahap kedua sebanyak 1.500 unti RTLH Progres fisiknya telah mencapai 93 persen, dan ditargetkan dapat selesai Desember 2020.
"Walaupun kondisi cuaca di lokasi saat ini kurang mendukung, tim pelaksana program harus tetap semangat menjalan kan tugas untuk meningkatkan kualitas BSPS dan tetap mengutamakan struktur bangunan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara," ujar Arsyad.
Sebagai informasi, jumlah bantuan yang diterima pada setiap rumah tidak layak huni sebesar Rp 17,5 juta. Dana tersebut terdiri dari 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Cerita Menteri PUPR, Lika Liku Bangun Infrastruktur di Indonesia
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan tantangan membangun infrastruktur di Indonesia karena kondisi geologisnya yang unik.
Pemerintah memang melakukan pembangunan infrastruktur secara intensif 5 tahun belakangan ini. Dalam kurun waktu ini, perlu dilakukan banyak penyesuaian dalam merancang desain infrastruktur, mulai dari peta gempa hingga penggunaan teknologi.
"Kami menerbitkan peta gempa tahun 2010, lalu dalam 7 tahun (diperbarui) jadi peta gempa 2017. Ternyata banyak sesar baru yang perlu diplot dalam peta gempa ini, ada 200 sesar baru," kata Basuki dalam Peluncuran Buku An Introduction Into The Geology of Indonesia oleh Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata, Senin (16/11/2020).
Sebagai informasi, jika suatu wilayah dilewati sesar atau patahan aktif, maka hal itu mengindikasikan wilayah tersebut rawan gempa. Dan menurut Basuki, sangat sulit mencari lahan yang bebas dari sesar aktif di Indonesia.
Tentu saja, update peta gempa harus dilakukan secara berkala agar kriteria pembangunan infrastruktur bisa teradaptasi dengan baik.
"Waktu mau membangun bendungan dibilang tidak bisa bangun karena ada sesar. Saya bilang, sebutkan 1 saja bendungan di Indonesia yang nggak melalui sesar," katanya.
Basuki lalu mencontohkan lagi proyek infrastruktur lain, yaitu Bendungan Jatibarang. Menurutnya, wilayah pembangunan bendungan tersebut 'sepi' gempa, berdasarkan data peta gempa.
"Ternyata lihat di lapangan, ada sesarnya. Kami memutuskan tetap dibangun, dan Insya Allah aman sampai sekarang," katanya.
Selain itu, pembangunan tol juga dilalui dengan menjumpai karakteristik tanah yang beragam, sehingga butuh teknologi yang berbeda untuk itu. "Tol Trans Sumatera, dari Bakauheni sampai Lampung, sekarang sampai Dumai, itu beda-beda. Belum lagi sampai Banda Aceh," katanya.
Dengan hadirnya buku introduksi yang ditulis Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata, Basuki yakin referensi pemerintah dari segi geohazard bisa lebih kaya, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan dapat dilakukan dengan lebih matang.
"Saya ucapkan terima kasih kepada beliau (Koesoemadinata) dan timnya yang berhasil membukukan buku ini, untuk kami lebih ke segi geohazard dalam pembangunan infrastruktur. Saya yakin buku ini jadi pegangan ke depannya," ujar Basuki.
Advertisement
