Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 203,8 miliar untuk dana fasilitas penanaman modal. Dana ini masuk pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk transfer ke daerah tahun anggaran 2021.
"Dana fasilitasi penanaman modal karena investasi menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan kita ke depan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama dengan DPD RI membahas RUU Pelaksanaan APBN 2019 dan RAPBN 2021, di Jakarta, Rabu (9/9).
Advertisement
Bendahara Negara ini menyebut, alokasi untuk DAK Nonfisik tahun depan adalah Rp 131,2 triliun atau naik 1,9 persen dibanding 2020. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung upaya pemulihan nasional pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi, pemerintah melakukan penambahan DAK Nonfisik jenis baru.
Pemerintah juga menyiapkan Rp 204,1 miliar untuk dana ketahanan pangan dan pertanian dalam DAK Nonfisik tahun depan. Dana ini bisa digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang melakukan program pekarangan pangan lestari.
"Pertanian dan ketahanan pangan adalah salah satu faktor utama dan tantangan ke depan diperkirakan akan semakin meningkat," ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga menambahkan dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp 101,7 miliar dalam anggaran DAK Nonfisik 2021. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan sosial bagi masyarakat.
"Penambahan DAK nonfisik jenis baru, yaitu dalam bentuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Ini karena dari Kementerian Perempuan merasa, bahwa banyak hal yang programnya sangat dibutuhkan oleh daerah," pungkas Sri Mulyani.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan berikut ini:
Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2020 Membaik
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III relatif lebih baik dibanding kuartal II tahun 2020.
“Kontraksi ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini di kuartal kedua kemungkinan masih akan berlangsung dari sisi kuartal ketiga, meskipun suasana kuartal ketiga mungkin relatif lebih baik dari kuartal kedua tersebut,” kata Sri Mulyani dalam video conference Raker Komite IV DPD RI membahas RUU Pelaksanaan APBN 2019 dan RAPBN 2021, Rabu (9/9/2020).
Oleh karena itu, kata dia, outlook ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 dilakukan revisi ke bawah dari yang tadinya diperkirakan 2020 anggaran -0,4 hingga 2,3 persen, Pemerintah melakukan revisi menjadi -1,1 persen hingga 0,2 persen.
Bahkan berbagai Lembaga internasional juga melakukan revisi terhadap proyeksi ekonomi Indonesia, seperti Bank Pembangunan Asia atau ADB sendiri sudah revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang tadinya perkirakan di 2,5 persen, direvisi menjadi tumbuh minus 1,0 persen.
Kemudian IMF yang pada April-Maret memperkirakan ekonomi Indonesia 2020 tumbuh 0,5 persen direvisi akan tumbuh minus 0,3 persen, dan OECD juga memperkirakan perekonomian Indonesia bisa antara -2,8 hingga -3,9 persen.
“Ini menggambarkan bahwa pandemi covid-19, sesudah dialami oleh semua negara dan meningkat terutama pada kuartal kedua dan kuartal ketiga, memang dampak ekonominya sangat luar biasa dan ini mempengaruhi dari sisi demand maupun supply,” ujarnya
Kendati begitu, walaupun ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 ini, Pemerintah tetap mengupayakan agar kuartal ketiga dan keempat terjadi pemulihan secara bertahap.
“Meskipun itu tetap dibayangi ketidakpastian akibat covid-19 kita berharap tahun 2021 proyeksi akan pada tingkat pertumbuhan 4,5 hingga 5,5 persen. Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh dengan adanya covid-19 ini tahun 2020 terutama kuartal kedua kita kontraksi hingga -5,32 persen,” pungkasnya.
Advertisement
