Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak untuk membahas polemik di laut Natuna. Nantinya, Komisi I akan mengundang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan TNI.
"Kamis (16/12/2020) rapat bersama ingin tahu detil masalah secara teknis," kata Sukamta dalam sebuah diskusi bertemakan Kedaulatan RI Atas Natuna bersama Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Sukamta menilai, terjadi tumpang tindih dalam pengamanan di laut Natuna, antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut. Dalam rapat di Komisi I, Sukamta mengaku, ingin mendengar pengelolaan dan pengawasan laut Natuna.
"Wilayah kita luas sekali tetapi kita tak memberdayakan ekonomi secara maksimal di situ. Ini jadi persoalan yang nanti kalau diperlukan pemerintah membuat proporsal anggaran APBN saya kira DPR punya suara di situ untuk memperkuat," ucap politikus PKS ini.
Baca Juga
Advertisement
Sukamto berharap, pengawasan di laut Natuna diperkuat. Komisi I DPR nantinya akan mendukung hal tersebut dengan menambah armada untuk mengawasi laut Natuna.
"Jelas armadanya harus diperkuat, kalau kita liat coast guard China yang mengawal nelayannya kan ukuran kapal tonasenya lebih besar daripada KRI kita. Tentu kita berharap Bakamla kita perkuat kasih armada yang cukup dan sumber daya yang cukup untuk mengamankan ke depannya," tutup Sukamta.
