Liputan6.com, Bogor: Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta jangan ada upaya politisasi terhadap rencana pemerintah melakukan penyesuaian APBN 2012 termasuk menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Menurut SBY, isu tersebut saat ini berkembang sangat politis dan jauh menyimpang dari hakikat dan permasalahannya.
"Bila kita ikuti pembicaraan di publik, isu ini berkembang sangat politis dan jauh menyimpang dari hakikat dan permasalahannya ditambah lagi berbagai aksi provokasi dan agitasi," kata SBY saat pengarahan di hadapan kader dan pengurus Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/3) malam.
SBY mengatakan di beberapa kalangan berkembang pikiran apapun yang dilakukan pemerintah hendaknya langsung ditentang tanpa dilihat hasil pembicaraan mengenai rencana kebijakan itu antara pemerintah dengan DPR. "Itu wajar dan saya bisa terima, tapi kalau yang terjadi black campaign, buruk sangka, atau apapun yang digunakan lawan politik maka politik menjadi menyedihkan," katanya.
Yudhoyono mengatakan, masalah yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menyelamatkan perekonomian nasional termasuk tekanan dari ekonomi global. "Tapi apa yang kita saksikan bahwa seperti sudah vonis, rencana menaikkan harga BBM salah, buruk, dan harus dilawan," katanya.
Oleh karena itu, Yudhoyono meminta kader Demokrat dapat menjelaskan hal tersebut secara utuh kepada masyarakat. Penjelasan secara utuh, rasional, dan logis perlu disampaikan sehingga masyarakat paham. "Manakala diperdebatkan, masalan yang sesungguhnya bukan distorsi, bias, atau manipulasi," katanya.
Ia mengaku tidak habis pikir ada kelompok yang menentang rencana pemerintah untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Menurut dia, kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat miskin atau hampir miskin dalam situasi yang sulit. Ia pun menampik adanya pandangan pemerintah akan menghapus subsidi kepada masyarakat.
SBY menjelaskan, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada pembangunan infrastruktur, transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya yang tidak salah sasaran. Presiden menyadari kebijakan yang diambil pemerintah tidak populer dan ia menyatakan siap menghadapi hal tersebut.
"Saya, SBY, selalu begitu, hari-hari saya mendapat berbagai SMS (layanan pesan singkat). Di samping ada yang mendoakan agar baik-baik saja, tidak sedikit yang mencaci maki bahkan ada yang mengancam menurunkan di tengah jalan," katanya. Ia mengatakan, tidak ada presiden yang senang dengan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
Namun, katanya, mengingat kondisi yang ada dan juga untuk menjamin keamanan perekonomian terutama anggaran nasional maka langkah tersebut harus ditempuh. "Sebagai pemimpin, saya siap mengambil risiko dan hadapi tantangan, yang penting niat saya baik dan segala sesuatunya telah dipikirkan masak-masak," katanya.(ANT/JUM)
"Bila kita ikuti pembicaraan di publik, isu ini berkembang sangat politis dan jauh menyimpang dari hakikat dan permasalahannya ditambah lagi berbagai aksi provokasi dan agitasi," kata SBY saat pengarahan di hadapan kader dan pengurus Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/3) malam.
SBY mengatakan di beberapa kalangan berkembang pikiran apapun yang dilakukan pemerintah hendaknya langsung ditentang tanpa dilihat hasil pembicaraan mengenai rencana kebijakan itu antara pemerintah dengan DPR. "Itu wajar dan saya bisa terima, tapi kalau yang terjadi black campaign, buruk sangka, atau apapun yang digunakan lawan politik maka politik menjadi menyedihkan," katanya.
Yudhoyono mengatakan, masalah yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menyelamatkan perekonomian nasional termasuk tekanan dari ekonomi global. "Tapi apa yang kita saksikan bahwa seperti sudah vonis, rencana menaikkan harga BBM salah, buruk, dan harus dilawan," katanya.
Oleh karena itu, Yudhoyono meminta kader Demokrat dapat menjelaskan hal tersebut secara utuh kepada masyarakat. Penjelasan secara utuh, rasional, dan logis perlu disampaikan sehingga masyarakat paham. "Manakala diperdebatkan, masalan yang sesungguhnya bukan distorsi, bias, atau manipulasi," katanya.
Ia mengaku tidak habis pikir ada kelompok yang menentang rencana pemerintah untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Menurut dia, kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat miskin atau hampir miskin dalam situasi yang sulit. Ia pun menampik adanya pandangan pemerintah akan menghapus subsidi kepada masyarakat.
SBY menjelaskan, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada pembangunan infrastruktur, transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya yang tidak salah sasaran. Presiden menyadari kebijakan yang diambil pemerintah tidak populer dan ia menyatakan siap menghadapi hal tersebut.
"Saya, SBY, selalu begitu, hari-hari saya mendapat berbagai SMS (layanan pesan singkat). Di samping ada yang mendoakan agar baik-baik saja, tidak sedikit yang mencaci maki bahkan ada yang mengancam menurunkan di tengah jalan," katanya. Ia mengatakan, tidak ada presiden yang senang dengan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
Namun, katanya, mengingat kondisi yang ada dan juga untuk menjamin keamanan perekonomian terutama anggaran nasional maka langkah tersebut harus ditempuh. "Sebagai pemimpin, saya siap mengambil risiko dan hadapi tantangan, yang penting niat saya baik dan segala sesuatunya telah dipikirkan masak-masak," katanya.(ANT/JUM)
