Pemerintah Utamakan Kepentingan Nasional dalam Proyek LRT Jabodebek

Pembangunan LRTJabodebek merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan transportasi kepada masyarakat.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 02 Apr 2018, 18:19 WIB
Kondisi perkembangan pembangunan kereta ringan rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (18/1). Adapun biaya yang sudah dikeluarkan mencapai Rp5,2 triliun dan ditargetkan selesai pada akhir 2018. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam pengerjaan proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek), termasuk dalam pengadaan rangkaian kereta.

"Tadi soal rolling stock, Pak Luhut mengarahkan pada kita semua national interest jadi nomor satu. Carilah mitra yang paling baik untuk kita semuanya," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dalam pengandaan rangkaian LRT Jabodebek, PT INKA meraih kontrak pengadaan prasarana senilai Rp 3,9 triliun. Kontrak tersebut untuk pembuatan 31 rangkaian kereta (train set).

Menurut Budi, mitra INKA dalam pengadaan rangkaian LRT Jabodebek harus memberikan peran sebagai produsen, tidak hanya sebagai pengguna. Selain itu, kulaitas yang diberikan harus bagus.

"Long term jadi partner supaya kita punya posisi bukan sebagai pengguna tapi juga produsen. Sedangkan prinsip lainnya kualitas mesti harus bagus," tutur Budi.

Saat ini Kementerian Perhubungan belum mengetahui mitra yang dipilih INKA dalam pengadaan rangkaian LRT Jabodebek. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dilibatkan dalam penentuan spesifikasi rangkaian LRT Jabodebek.

 

2 dari 2 halaman

Lebih Efisien

Kondisi perkembangan pembangunan kereta ringan rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (18/1). Progres pembangunan LRT Jabodebek saat ini mencapai kurang lebih 30 persen. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, awalnya nilai kontrak untuk pengadaan LRT ini senilai Rp 4,1 triliun. Namun dirinya meminta agar nilai pengadaan tersebut lebih ditekan sehingga muncul angka Rp 3,9 triliun.

"Kita menghitung supaya ini efisiensi. Saya langsung minta BPKP mengawal sejak awal supaya pengeluarannya terpantau," ujar dia di Madiun, Jawa Timur, Kamis 18 Januari 2018.

Sementara itu, Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro mengatakan,‎ pembangunan LRTJabodebek merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan transportasi kepada masyarakat.

Sebab itu, pihaknya meminta dukungan bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari BUMN lain. "Ada sinergi BUMN untuksupport INKA, ada dari Inalum, ‎Krakatau Steel," kata dia.

PT INKA (Persero) merupakan satu-satunya industri manufaktur sarana perkeretaapian yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara. Proyek LRT Jabodebek merupakan kali kedua.

Sebelumnya PT INKA (Persero) juga dipercaya untuk menjadi penyedia sarana LRT di Palembang, Sumatera Selatan sebagai moda transportasi pendukung Asian Games 2018.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya