Liputan6.com, Jakarta - Survei SMRC menunjukkan masih ada 9,2 persen warga yang ingin Indonesia beralih menjadi negara khilafah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai wajar saja masih ada yang setuju dengan hal itu.
Tjahjo tidak bisa menafikan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki basis massa yang cukup besar. Mengingat sudah 10 tahun ormas ini dibiarkan terus berkembang.
Advertisement
"Wajar saja. Toh anggota HTI cukup besar. Semua cabang sudah ada dan dibiarkan sudah 10 tahun," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017.
Tjahjo mengatakan, masih adanya warga yang mendukung khilafah menjadi peringatan untuk pemerintah. Secara perlahan, pemerintah akan meluruskan paham yang selama ini sudah telanjur tertanam.
"Itu potret kita, potret wajah warga negara kita," imbuh Tjahjo.
Untuk itu, pemerintah akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan agama. Pemerintah daerah juga harus mengambil peran agar masyarakat yang ingin Indonesia berubah menjadi khilafah terus menurun.
"Kami terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, sebagai pembina politik menjaga stabilitas," kata Tjahjo.
