Menteri ESDM: Pemburu Rente Persulit Pembenahan Tata Kelola BBM

Membenahi tata kelola BBM di Indonesia cukup membereskan proses pasokan dan ‎pengolahan BBM di dalam negeri.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 27 Nov 2015, 17:00 WIB
Industri migas tergolong industri dengan risiko tinggi, karena itulah pengelolaan krisis menjadi perhatian utama.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku membenahi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) sebenarnya mudah, namun menjadi sulit karena praktik kecurangan yang dilakukan para pemburu rente.

Menurut dia, membenahi tata kelola BBM di Indonesia cukup membereskan proses pasokan dan ‎pengolahan BBM di dalam negeri.

"Saya tidak akan bosan mengingatkan sebetulnya ini mudah, kalau kita mau bereskan supply benahkan pengolahan," kata Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Namun proses tersebut menjadi sulit pada pemerintahan masa lalu‎. Di mana, terdapat kepentingan yang bermain dalam tata kelola BBM. "Karena praktek masa lalu para pemburu rente, keputusan tertunda tidak jadi realitas," ungkap dia.

Pemerintah saat ini telah membenahi tata kelola BBM dengan berbagai terobosan seperti audit forensik Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan menjalankan proyek fasilitas pengolahan minyak mentah (kilang).

Proyek tersebut adalah, ‎Residual Fluid Catalytic Cracking Refinery (RFCC) Unit IV Cilacap, ‎proyek Langit Biru kilang Cilacap dan Refinery Development Master Plan (RDMP).

"Ini rangkaian dari proyek-proyek inisiatif yang membuat pasokan kita semakin baik karena semakin banyak porsi yang dipasok kilang dalam negeri‎," tuturnya.

"Dia menambahkan, ini juga terjadi berkat ketulusan pemimpin negara, keteguhan, dan kekompakan tim yang mengelola sektor migas di tanah air. "Dan suport dari kementerian lain, keuangan, BUMN, dan instansi terkait," tutup Sudirman.(Pew/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya