Bocorkan Data Anggota WikiLeaks, Google Dikritik

Google baru memberitahu staf WikiLeaks bahwa perusahaan menyerahkan data email mereka kepada pemerintah, setelah 2,5 tahun berlalu.

oleh Andina Librianty diperbarui 28 Jan 2015, 10:40 WIB
www.chictip.com

Liputan6.com, Jakarta - WikiLeaks mengkritik Google karena baru memberitahu telah memberikan informasi pribadi sejumlah anggotanya kepada Pemerintah Amerika Serikat (AS), setelah kejadian itu terjadi 2,5 tahun lalu. Organisasi anti-rahasia itu kemudian menyampaikan kritiknya dalam sebuah surat.

Perwakilan pengacara WikiLeaks mengatakan bahwa mereka merasa heran dan terganggu oleh tindakan Google, terkait dengan surat perintah yang diterima perusahaan dari aparat penegak hukum. WikiLeaks juga ingin tahu informasi apa saja yang telah diberikan oleh Google kepada pemerintah.

"Meski klien kami sudah terlalu terlambat mendapatkan pemberitahuan yang seharusnya mereka miliki, mereka masih berhak atas daftar apa saja yang diberikan oleh Google kepada pemerintah dan sebuah penjelasan mengapa Google harus menunggu lebih dari 2,5 tahun untuk memberitahu," tulis Center for Constituional Right sebagai perwakilan WikiLeaks.

Surat itu ditujukan kepada Executive Chairman Google Eric Schmidt dan General Counsel Kent Walker. Demikian seperti dilansir Reuters, Rabu (28/1/2015).

Google pada 23 Desember 2014 menyampaikan kepada tiga orang anggota WikiLeaks, bahwa informasi mereka termasuk konten email, informasi langganan, metadata dan konten lainnya, diberikan kepada aparat penegak hukum lebih dari dua tahun lalu.

Google memberikan informasi itu di bawah surat perintah terkait proses investigasi tentang spionase, konspirasi untuk melakukan spionase, serta pencurian atau pengubahan properti Pemerintah AS, dan sejumlah hal lainnya.

WikiLeaks yang didirikan oleh Julian Assange mendapat sorotan publik pada tahun 2010. Saat itu, WikiLeaks mempublikasikan sejumlah informasi rahasia pemerintah termasuk membocorkan kabel diplomatik AS.

Adapun Google dalam sebuah pernyataan pada Senin (26/1) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kebijakan untuk memberitahu pengguna mengenai permintaan pemerintah - kecuali dalam kasus-kasus tertentu, seperti desakan perintah pengadilan, kata Google, yang sayangnya justru sering terjadi.

(din/isk)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya