Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan apresiasi kebijakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK yang menempatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) langsung di bawah lembaga presiden.
Kebijakan itu dinilai tepat karena sebagai perencana pembangunan, Bappenas memang tidak bisa berada di bawah kementerian lain seperti Kementerian Perekonomian, sebagaimana terjadi selama ini.
"Itu langkah tepat untuk membangun negara ini. Jokowi sudah memahami persoalan bangsa ini," kata anggota Komite IV (bidang keuangan) DPD Adrianus Garu di Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Senator asal provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menilai Bappenas langsung berada di bawah presiden dapat membuat perencanaan dan program yang dibuat Bappenas berjalan. Kini, Kantor Bappenas disatukan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Dengan posisi itu, selain sebagai perencana, Bappenas juga sebagai think-tank (pemikir) pemerintah.
Adrianus mendukung penuh langkah pemerintah tersebut. Keberadaan Bappenas di bawah kementerian dinilai membuat perencanaan tidak berjalan efektif karena semua perencanaan tidak diketahui langsung presiden tapi dihalangi dan disortir oknum-oknum tertentu di kementerian. Apalagi jika proyek-proyek titipan dari pihak tertentu.
Adanya proyek-proyek titipan itu, lanjut dia, membuat perencanaan dari Bappenas tidak berjalan karena sudah dikalahkan oleh berbagai macam program titipan.
Ia memberi contoh forum Musrenbang (musyawaran perencanaan pembangunan) hampir tidak digunakan untuk pembangunan bangsa ini. Padahal Muserbang telah menghabiskan biaya banyak dan telah melibatkan perencanaan dari tingkat desa sampai ke pusat.
"Buat apa Musrenbang kalau tidak dipakai. Masa Musrenbang kalah dengan proposal atau proyek titipan," tandas Adrianus yang masih menjadi politisi dari Partai Demokrat ini.
Energi & Tambang
