Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa memanfaatkan dana dari investor swasta untuk merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang termuat dalam visi-misinya. Agar para investor tergoda untuk berinvestasi, Jokowi harus merayu dengan memberikan jaminan dan insentif yang menguntungkan untuk para investor.
Contohnya, proyek tol laut yang akan menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai timur melalui jaringan laut, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur pada wilayah-wilayah tersebut.
"Pemerintah jamin investor artinya memang dari sana ada untuk dibangun infrastruktur. Misalnya, ada minyak sawit mentah (CPO) bikin industri turunnya ketika pemerintah butuh itu. Untuk menarik swasta. Dipetakan ulang potensi daerah,"kata Ekonom Universitas Padjajaran Ina Primiana saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).
Pemberian insentif juga penting untuk mendorong investor menanamkan modalnya di proyek infratruktur. Ina menyebut di antaranya dengan pemberian tax holiday dan tax allowance.
Dia menuturkan, menggunakan dana swasta merupakan salah satu alternatif. Untuk mengurangi bengkaknya anggaran negara pemerintah terpilih mesti segera memotong alokasi subsidi BBM.
Namun, hal yang tak boleh dilepaskan adalah pemerintah mesti konsisten dalam menjalankan kebijakannya. Pemerintah tidak boleh kontra produktif dalam menetukan kebijakan.
"Jadi itu pemerintah harus satu langkah. Jangan sampai mengurangi subsidi BBM, tapi di sisi lain launching mobil murah. Peraturan yang dibuat kontra produktif," tandas dia.
Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan ada kekurangan anggaran untuk biaya proyek infrastruktur Jokowi sebesar Rp 92,74 triliun. Sementara ketersediaan anggaran negara hanya Rp 143,9 triliun dan total kebutuhannya mencapai Rp 236,64 triliun. (Amd/Ndw)
Jokowi Harus Rayu Swasta Demi Wujudkan Proyek Infrastruktur
Presiden terpilih Jokowi bisa memanfaatkan dana dari investor swasta untuk merealisasikan proyek infrastruktur yang termuat di visi misinya.
diperbarui 20 Sep 2014, 13:39 WIBJokowi heran dengan besarnya anggaran rapat kementerian dalam RAPBN 2015 (Liputan6 TV)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Heboh Diduga Calo Jual Tiket Konser Sheila on 7 Rp7 Juta, Harga Aslinya Tidak sampai Rp600 Ribu
Jokowi Dorong Masa Depan Industri Kendaraan Listrik, Bos PLN Bantu Perkuat Ekosistem
Komite Aset Kripto Telah Terbentuk, Simak Tugas dan Wewenangnya
Hammersonic 2024 Digelar, Metalhead Berpesta
Hasil Piala Thomas 2024: Anthony Sinisuka Ginting Bawa Indonesia Unggul 1-0 Atas Chinese Taipei
Konsumsi Kalsium Bisa Cegah Penyakit Kardiovaskular, Kapan Waktu Tepat Minum Susu?
Studi: Perubahan Iklim Berdampak terhadap Pendapatan Dunia hingga 20 Persen
4 Cara Mengatasi Wajah Tidak Simetris Tanpa Operasi, Mudah Dilakukan di Rumah
Rilis Fitur Baru, Pengguna Android Kini Bisa Kenali Aplikasi Resmi Pemerintah di Play Store
Rumor Linkin Park Bakal Gelar Tur Reuni 2025 dengan Vokalis Baru
6 Momen Geng Mewah Jenguk Anak Ketiga Alyssa dan Dude Harlino, Sekalian Reuni
Pertamina Hulu Energi Catat Produksi Migas 1,04 Juta Barel per Hari di Kuartal I-2024