Pengunduran Diri Endriartono Dinilai Akan Merepotkan SBY-Kalla

Liputan6.com, Jakarta: Pengunduran diri Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dinilai akan mempersulit pemerintahan mendatang. Sebab, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla harus menemukan figur lain. Di sisi lain, seluruh kepala staf di tiga angkatan TNI segera akan memasuki masa pensiun. &quotAkan merepotkan SBY-Kalla nanti dalam menata TNI,&quot kata pengamat militer Salim Said di Jakarta, Sabtu (9/10) pagi.

Salim secara tidak langsung menyayangkan sikap Presiden Megawati Sukarnoputri yang di akhir masa jabatannya justru memberi persetujuan atas pengunduran diri orang nomor satu di tubuh TNI [baca: Endriartono Mengundurkan Diri Sebagai Panglima TNI]. Sebab, dengan begitu, bisa mengganggu rencana yang sudah disusun presiden dan wakil presiden terpilih SBY-Kalla. Meski mengaku tidak mengetahui pasti, tapi Salim yakin SBY sudah mengetahui bahwa Endriartono sudah harus diganti karena sudah memasuki usia pensiun. Begitu juga dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Angkatan Laut (KSAL), Angkatan Darat (KSAD).

Bila tak ada aral melintang, DPR bakal membahas pengunduran diri Endriartono sebagai Panglima TNI pada Senin pekan depan. Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, pembahasan itu nantinya akan dilakukan melalui rapat antarpimpinan DPR dan para ketua fraksi. Rapat untuk menentukan pengganti Endriartono akan dilakukan di tingkat pimpinan Dewan dan fraksi karena DPR belum membentuk komisi. Biasanya, pembahasan masalah ini dilakukan oleh Komisi I Bidang Politik dan Keamanan.

Agung menampik rumor yang menyebutkan bahwa pengunduran diri Endriartono lebih cenderung alasan politis terkait adanya pengangkatan purnawirawan TNI menjadi jenderal penuh oleh Presiden Megawati [baca: Kenaikan Pangkat Sabarno Bukan Usulan Mabes TNI]. Agung menjelaskan bahwa surat dari Presiden menyebutkan alasan pengunduran diri Endriartono disebabkan usia lanjut dan masa jabatan Panglima TNI yang sudah diperpanjang dua kali. &quotKami tidak mau melihat apa masalahnya, itu memang kewenangan Presiden,&quot tambah dia.(DEN/Tim Liputan 6 SCTV)