Perusahaan Thailand Diduga Selundupkan Chip AI Nvidia ke China

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah investigasi mendalam mengungkap dugaan skema penyelundupan teknologi berskala internasional yang melibatkan elemen penting dalam inisiatif kecerdasan buatan (AI) nasional Thailand.

Sebuah perusahaan yang berbasis di Bangkok, Thailand, diduga kuat menjadi jembatan ilegal untuk mengirimkan server canggih buatan Super Micro Computer yang berisi chip Nvidia ke Tiongkok, melanggar kebijakan ekspor ketat yang ditetapkan Amerika Serikat.

Laporan yang pertama kali dirilis oleh Bloomberg News pada Jumat lalu, menyebutkan bahwa sebuah entitas asal Asia Tenggara, yang dalam dokumen pengadilan disebut sebagai "Company-1", diidentifikasi sebagai OBON Corp.

Perusahaan ini diduga berperan sebagai perantara kunci dalam memfasilitasi pengiriman perangkat keras sensitif tersebut kepada sejumlah pelanggan di Tiongkok, termasuk raksasa e-commerce Alibaba Group Holding. Demikian sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (10/5/2026).

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) pada Maret 2026, skema ini dijalankan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi untuk mengelabui otoritas pengawas.

Tiga individu kunci, yaitu salah satu pendiri Super Micro Yih-Shyan Liaw, manajer penjualan Ruei-Tsang Chang, dan kontraktor Ting-Wei Sun, diduga merancang rute pengiriman yang kompleks.

Server-server canggih buatan AS tersebut awalnya dikirim ke Taiwan, sebelum kemudian diteruskan ke Asia Tenggara. Sesampainya di wilayah tersebut, perangkat keras ini diduga dikemas ulang ke dalam kotak-kotak polos tanpa merek guna menghilangkan jejak asal-usul produk.

Setelah proses penyamaran selesai, barang-barang itu diselundupkan masuk ke daratan Tiongkok untuk memenuhi permintaan pusat data di sana.

Jaksa penuntut mengungkapkan angka yang fantastis dalam kasus ini. Setidaknya teknologi AI senilai USD 2,5 miliar atau setara lebih dari Rp 43 triliun diduga telah berpindah tangan melalui jalur gelap tersebut.

Intensitas pengiriman dilaporkan memuncak antara April hingga pertengahan Mei 2025, di mana dalam periode singkat itu saja, nilai perangkat yang dikirimkan mencapai lebih dari USD 500 juta (sekitar Rp 8,6 triliun).

Menanggapi laporan yang menyeret namanya, pihak Alibaba Group segera mengeluarkan pernyataan resmi. Melalui email kepada Reuters, Alibaba menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan bisnis dalam bentuk apa pun dengan Super Micro, OBON Corp, maupun perantara pihak ketiga lainnya yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Alibaba juga menyatakan secara eksplisit bahwa chip Nvidia yang dilarang oleh pemerintah AS tidak pernah digunakan dalam operasional pusat data mereka.

Di sisi lain, produsen chip terkemuka dunia, Nvidia, menyatakan komitmennya untuk mematuhi regulasi pemerintah. Juru bicara perusahaan menekankan bahwa mereka mengharuskan seluruh mitra dalam ekosistem mereka untuk mematuhi aturan kepatuhan yang ketat.

Nvidia juga menyatakan kesiapannya untuk terus bekerja sama dengan otoritas terkait guna memastikan aturan ekspor tetap ditegakkan tanpa celah.

Hingga saat ini, Super Micro masih bungkam dan belum memberikan komentar atas permintaan konfirmasi. Sementara itu, OBON Corp yang berlokasi di Bangkok dilaporkan tidak dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka dalam skema "Company-1" tersebut.

Kasus ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas antara Washington dan Beijing terkait dominasi teknologi masa depan.

Sejak 2022, AS telah melarang ekspor chip kelas atas dari Nvidia ke Tiongkok demi mencegah penggunaan teknologi tersebut untuk tujuan pengembangan militer.

Meski AS sempat mengizinkan penjualan chip H200 dengan spesifikasi tertentu pada awal 2026, kontrol terhadap server AI tetap menjadi prioritas keamanan nasional.

Skandal ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga memicu gejolak internal bagi Super Micro. Produsen server yang berbasis di Silicon Valley tersebut kini menghadapi gugatan dari para pemegang sahamnya sendiri.

Para investor menuduh perusahaan telah melakukan penipuan sekuritas dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa sebagian besar pendapatan mereka bergantung pada penjualan ke Tiongkok yang melanggar hukum federal AS.

Investigasi lebih lanjut kini tengah dilakukan untuk melihat seberapa jauh keterlibatan pihak-pihak lain dalam rantai pasokan global yang memungkinkan teknologi terlarang ini tetap mengalir ke wilayah yang dijatuhi sanksi.