Twitter Digugat Gara-Gara Pecat Pegawai Tak Sesuai Aturan

Pengacara hak tenaga kerja, Shannon Liss-Riordan, mengatakan Twitter menghadapi setidaknya 200 pengaduan hukum di Amerika Serikat.

Sebagian di antaranya adalah tuntutan arbitrase. Selain itu, perusahaan juga akan menghadapi empat gugatan class action dari mereka yang terdampak PHK.

Keluhan bukum ini datang saat Elon Musk meningkatkan upaya pemangkasan biaya di Twitter. Elon Musk berpandangan, perusahaan bisa rugi USD 3 miliar atau bahkan kebangkrutan jika dirinya gagal membuat keuangan Twitter sehat lagi.

Bagaimana pun, langkah pengetatan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kepatuhan Twitter terhadap undang-undang setempat di seluruh dunia.

Hal inilah yang mendorong tindakan hukum oleh beberapa mantan staf yang dinilai bisa merugikan perusahaan lebih besar, jika mereka berhasil dengan tuntutannya.

Sebelumnya, Twitter dikabarkan memangkas karyawannya pada pekan lalu. Laporan menyebut, "setidaknya selusin" pekerja di kantor Dublin dan Singapura terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dilaporkan Bloomberg, seperti dikutip dari Engadget (9/1/2023), salah satu yang terkena PHK adalah Analuisa Dominguez, mantan Senior Director of Revenue Policy.

Mengutip Mint, Bloomberg juga melaporkan Head of Site Integrity untuk wilayah Asia Pasifik, Nur Azhar Bin Ayob, ikut terkena dampak PHK karyawan Twitter tersebut.

Selain itu dikabarkan Twitter memangkas karyawan yang bertanggung jawab menangani kebijakan misinformasi, di samping mereka yang terlibat dalam proses banding global platform dan program media pemerintah.

Ella Irwin, Head of Trust and Safety Twitter, mengonfirmasi Twitter telah melakukan pemangkasan jumlah karyawan baru-baru ini. Namun dia membantah mengenai tim yang terkena dampak PHK tersebut.

"Lebih masuk akal untuk mengonsolidasikan tim di bawah satu pemimpin (bukan dua) sebagai contohnya," katanya kepada Bloomberg.

Irwin menambahkan, Twitter menghilangkan peran di area di mana perusahaan tidak melihat "volume" yang cukup untuk membenarkan pengeluaran talenta.

Selain itu, ia menyebut, Twitter menambah staf di departemen banding dan akan terus memiliki kepala kebijakan pendapatan (Revenue Policy), serta kepala untuk Trust and Safety di Asia Pasifik.

(Tin/Isk)