Melokalkan Ekosistem Digital Tanah Air Lewat Koperasi Digicoop

Liputan6.com, Bandung - Sektor teknologi informasi komunikasi (TIK) di Indonesia dinilai malah memberikan defisit pendapatan nomor dua karena pengeluaran terbesar masih untuk produk impor.

Kristiono, Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) menyebutkan berdasarkan data terakhir, belanja smartphone mencapai Rp 40 triliun-Rp50 triliun per tahun.

Akan tetapi, dari angka sebesar itu, belanja impornya hampir 90 persen dan produk lokal yang dibeli pun bukan produk inti.

Di sisi lain, defisit terjadi karena Indonesia terus menjadi negara consumer yang menguntungkan vendor asing. Hal ini memancing keprihatinan Mastel.

"Itulah mengapa kami lahirkan Digicoop, Koperasi Digital. Target terdekat adalah merilis smartphone buatan lokal. Bedanya tidak akan ada aplikasi asing yang rencana rilis November ini," katanya kepada Tekno Liputan6.com di Bandung, pekan ini.Ia menjelaskan, kedaulatan produk lokal perlu dilakukan karena aplikasi lokal ponsel cerdas untuk kebutuhan apapun sudah ada di tanah air.

Mulai dari media sosial, chatting, kebutuhan pekerja, dan banyak lagi, yang mana semuanya perlu diberi ruang dan kepercayaan.

Selain itu, Mastel juga menawarkan program Satelit Rakyat yang bisa dibiayai bersama-sama untuk kepemilikan kolegial, dan nantinya peranti tersebut bisa menyejahterakan langsung masyarakat.

Ada pula program program akses internet 'Bayar 1 kali Internet Gratis 17 Tahun', atau disebut program (B1G-17).


Dari sisi riset, ujar eks Dirut PT Telkom ini, Mastel saat ini tengah membahas cara mengutilisasi teknologi 5G agar ekosistem Device Network Application (DNA)-nya bisa menguntungkan anak bangsa.

Kristiono berharap, dengan semua cara ini, Digicop tersebut akan dapat menguasai 30 persen pangsa pasar smartphone dalam 10 tahun ke depan, di mana 70 persen pangsa pasar aplikasi, dan 50 persen pangsa pasar satelit.

"Kita perlu mengubah paradigma pendekatan pasar ini karena tantangan sekarang tak bisa disiasati dengan pendekatan beberapa tahun silam. Kalau tak bisa begitu, Indonesia sulit berdaulat di bidang TIK," pungkasnya.

(Msu/Cas)