Sukses

Pemerintah Resmikan Proyek Palapa Ring untuk Paket Barat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya meresmikan proyek Palapa Ring untuk Paket Barat senilai Rp 1,28 triliun pada Senin (29/2/2016). 

Proyek kabel fiber optik ini diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan PT Palapa Ring Barat di Kementerian Keuangan, Jakarta. 

PT Palapa Ring Barat merupakan konsorsium yang terdiri dari Moratel dan Ketrosden Triasmitra.  

Selain itu, pemerintah juga menandatangani Perjanjian Penjaminan antara PT Palapa Ring Barat dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), selaku pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastuktur bersama swasta.

Termasuk, Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

"Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi akan lebih menjangkau dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas," ujar Rudiantara dalam siaran pers di situs resmi Kemenkominfo. 

Perlu diketahui, Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun infrastruktur jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memeratakan akses broadband di Tanah Air.

Adapun, Palapa Ring menjadi salah satu proyek Infrastruktur Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

Palapa Ring terdiri dari 3 paket, antara lain Paket Barat (wilayah Riau dan Kep. Riau hingga Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik 2.000 km; Paket Tengah (wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel 2.700 km; dan Paket Timur (wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km. 

Hingga saat ini proyek untuk Paket Timur masih dalam tahap prakualifikasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditargetkan pada September 2016.

(Cas/Isk)