Video Musik Indie Bakal Disingkirkan dari YouTube

Liputan6.com, Jakarta - Kabar buruk bagi industri musik global. Pasalnya YouTube dikabarkan berencana untuk menyingkirkan berbagai video musik indie (independen) dari layanan mereka.

Pihak YouTube mengklaim hal ini dilakukan karena para pemilik label musik independen itu tidak sepakat dengan regulasi yang diterapkan oleh layanan berbagi video milik Google tersebut.

Kepala divisi konten dan operasi bisnis YouTube, Robert Kyncl menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dengan pihak indie label terkait pada kesepakatan sebuah layanan berbayar baru bernama YouTube Music Pass. Layanan ini nantinya memungkinkan pengguna untuk berlangganan menonton video tanpa iklan, dan dapat mengunduh lagu yang diinginkan.

Tiga label musik besar ternama dunia, yaitu Universal, Sony, dan Warner, dikabarkan sudah menyepakati regulasi yang ditetapkan oleh YouTube. Namun label-label indie yang juga menaungi sejumlah musisi ternama seperti, Adele, Arctic Monkey dan Radio Head belum mau menuruti keinginan YouTube.

"Kami meyakini layanan berbayar ini memiliki tingkat keberhasilan mencapai 100%. Kami ingin menyempurnakan pengalaman mengkonsumsi musik bagi pelanggan, dan industri musik sendiri," papar Kyncl sperti yang dilansir laman The Guardian, Rabu (18/6/2014).

Berbeda dengan Kyncl, Alison Wenham selaku pemimpin Worldwide Independent Network (WIN) -- jaringan komunitas musik indie, mengatakan bahwa YouTube membuat kesalahan besar dengan keliru membaca pasar. Ia juga beranggapan bahwa YouTube memberikan bagian keuntungan yang sangat kecil bagi label indipenden.

"Kami mencoba untuk membuat YouTube mengerti bahwa betapa pentingnya posisi musik indie di sektor layanan streaming dan patut dihargai lebih sesuai. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan lain seperti Spotify dan Deezer, keduanya memiliki hubungan baik dengan sektor musik indipenden," kata Wenham.

Wenham juga menjelaskan bahwa saat ini musik indie memiliki market share sebesar 32,6% dari keseluruhan industi musik dunia. Untuk menyelesaikan masalah ini, WIN diketahui telah melancarkan pengaduan pada Komisi Bisnis Eropa.