HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Ragam Hoaks BMKG di Facebook, dari Prediksi Gempa hingga Peringatan Potensi Tsunami
  Cek Fakta2026-10-23 21:00:52
- Kumpulan Hoaks Bantuan Budidaya Ikan di Facebook, Simak Daftar dan Faktanya
  Cek Fakta2026-10-23 19:00:45
- Cek Fakta: Tidak Benar Video Cara Melapor untuk Penipuan Online
  Cek Fakta2026-10-23 17:00:00
- Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Bantuan Budidaya Ikan Lele dan Patin
  Cek Fakta2026-10-23 15:01:36

RUU KUHP

Semua
Artikel
Foto
Video

Penyandang disabilitas acap kali mendapatkan ketidakpastian ketika berhadapan dengan masalah hukum.

Foto

4
Foto
Aksi Walk Out Warnai Pengesahan RUU KUHP Jadi Undang-Undang
6
Foto
DPR Sahkan RUU KUHP Jadi Undang-Undang

Video

01:39
Surabaya
VIDEO: Demo Wartawan Tuntut Pengusutan Penganiayaan Jurnalis di Makassar
02:18
News
49 Orang Ditetapkan Tersangka dalam Aksi Unjuk Rasa Menolak Sejumlah RUU Kontroversial

Korupsi BNPB

Penampakan 4 Mobil Sitaan KPK di Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB
Dugaan Anggota Aktif Terlibat Korupsi BNPB, KPK Tunggu Mabes TNI
Dua Prajurit TNI Aktif Diduga Terseret Korupsi Dana Kebencanaan BNPB
Mabes TNI Buka Suara Prajurit Diduga Terlibat Korupsi Dana Bencana BNPB
KPK Bidik 2 Prajurit TNI Aktif di Kasus Korupsi BNPB
KPK Surati Panglima TNI Terkait Korupsi Dana Bencana BNPB, Ini Isinya

Berita Terkini

Lihat Semua

Ikan Berceceran di Tol Pemalang, Aksi Pemain Bola Ini Tidak Terduga
Relawan Kebakaran Hutan Diimbau Jangan Abaikan Kelelahan
Telah dibaca 42 kali
Emak-Emak Curi Kosmetik
Telah dibaca 0 kali
407 Ton Solar Ilegal Diselundupkan
Telah dibaca 0 kali
Tersangka Kasus Hanania Travel Dilimpahkan ke Kejaksaan
Telah dibaca 42 kali
Babak Final Piala Panglima TNI 2026 Jadi Ajang Atlet Muda Kejar Mimpi Meraih Juara
Telah dibaca 42 kali
Dokter di Bandung Ditangkap, Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandung
Telah dibaca 0 kali
Kebakaran Gunung Ciremai Meluas, 60 Hektare Lahan Hangus
Telah dibaca 0 kali
Prabowo Janji Tambah Dana ke Daerah, Tak Ingin Rakyat Hidup Miskin
Telah dibaca 0 kali
Pramono Siapkan Ratusan Fasilitas Kesehatan untuk Peserta JRF 2026
Telah dibaca 49 kali
Kementerian ESDM Perluas Jaringan listrik Desa Demi Dongkrak Ekonomi
Telah dibaca 49 kali
Chandra Satria Rilis Proyek Trilogi Dan Bila Esok, Gandeng Sheila Majid hingga Titien Wattimena
Telah dibaca 49 kali
Jadwal BRI Super League Pekan ke-6, Persib Tantang Garudayaksa, Persija Jamu Persik
Telah dibaca 35 kali
Kemenkes Evaluasi Program MBG Lewat Survei Gizi Anak Sekolah
Telah dibaca 0 kali
Perayaan HUT ke-4 MentariTV Istimew4 Hadirkan Kemeriahan Carnival Penuh Kejutan
Telah dibaca 28 kali

Disabilitas09 Sep 2022 13:00

Ketua KND Minta Penguatan Posisi Hukum Penyandang Disabilitas di RUU KUHP

Penyandang disabilitas acap kali mendapatkan ketidakpastian ketika berhadapan dengan masalah hukum.

Peristiwa16 Agu 2022 10:14

Dewan Pers Kirim DIM RKUHP ke DPR, Anggota Dewan Diminta Wajib Membahas

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menerima DIM RKUHP dari Dewan Pers, nantinya wajib dibahas dalam rapat-rapat di DPR.

Peristiwa13 Agu 2022 14:22

Pemerintah Didorong Libatkan Praktisi Hukum Sahkan RKUHP

Pembahasan RKUHP menui kontroversi masih menarik perhatian publik, khususnya semenjak Presiden Jokowi meminta agar draft RKUHP dapat segera disosialisasikan.

Peristiwa02 Agu 2022 12:57

Jokowi Minta Menterinya Pelototi 14 Isu Krusial di RUU KUHP

Sebanyak 14 isu krusial yang ada di RUU KUHP menui kontroversi. Karena terdapat pasal karet di RUU KUHP. Presiden Jokowi pun memberikan arahan khsusus kepada para menterinya.

Peristiwa02 Agu 2022 12:31

Jokowi Ingin Produk Hukum RUU KUHP Disetujui Masyarakat

Menko Polhukam Mahfud MD, mengarakan Presiden Jokowi menginginkan RKUHP ini sebagai produk hukum yang dipahami dan disetujui oleh masyarakat. Sehingga perlu kembali disosialisasikan kepada masyarakat.

Peristiwa15 Jul 2022 16:40

Dewan Pers Sebut RUU KUHP Mengancam Kebebasan Pers

Dewan Pers menilai sejumlah pasal yang ada di RUU KUHP telah mengancam kebebasan pers di Indonesia

Peristiwa09 Jul 2022 12:04

PSI: RUU KUHP Berpotensi Lahirkan Diskriminasi

Sekjen DPP PSI juga mengatakan RUU KUHP membuka peluang disahkannya hukum adat atau norma lokal yang bersifat diskriminatif.

Infografis08 Jul 2022 09:02

Infografis Draf Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui

Setelah hampir 3 tahun, RUU Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP kembali dihadirkan di DPR. Sebelumnya pada 30 September 2019, DPR sepakat menunda pengesahan RKUHP setelah adanya pro-kontra dari berbagai kalangan.

Rajut08 Jul 2022 00:00

HEADLINE: Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui, Pasal Karet?

Pemerintah kembali memasukkan pasal pidana terhadap penghina Presiden dan Wapres pada draft final RKUHP. Padahal pasal ini menjadi salah satu isu krusial yang ditolak masyarakat pada 2019 lalu hingga memaksa DPR menunda pembahasannya.

Politik07 Jul 2022 09:31

Komisi III Pastikan 14 Isu Krusial RKUHP Masih Akan Dibahas Pada Masa Sidang Selanjutnya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih akan didiskusikan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) pada masa sidang berikutnya.

Politik06 Jul 2022 18:10

Draft Final RKUHP, Hina Presiden dan Wapres Terancam 5 Tahun Penjara

Salah satu isu krusial yang masih dipertahankan adalah penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Menurut Eddy, ada penjelasan tambahan mengenai perbedaan kritik dan penghinaan.

Peristiwa06 Jul 2022 15:28

Wakil Menkumham Serahkan Draft KUHP pada DPR, Ungkap Dua Pasal Krusial Dihapus

Meski telah menyempurnakan 14 isu krusial, Eddy mengaku tidak ada keharusan RKUHP harus disahkan pada paripurna besok.

News06 Jul 2022 13:45

FOTO: Kemenkumham Serahkan Naskah RUU KUHP ke DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) saat menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej saat raker bersama Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah bersepakat menyelesaikan RUU tentang KUHP khususnya terkait 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Peristiwa06 Jul 2022 11:29

Menkumham Sampaikan Progres RKUHP ke Komisi III DPR Hari Ini

Menkumham Yasonna H Laoly dijadwalkan akan menyampaikan progres pembahasan RKUHP ke Komisi III DPR RI hari ini.

Peristiwa26 Mei 2022 09:42

Wamenkumham: Penyerangan Martabat Presiden Jadi Delik Aduan dalam RUU KUHP

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward O.S. Hiariej, mengatakan pasal terkait penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden berubah dari delik biasa menjadi delik aduan dalam RUU KUHP.

Peristiwa04 Okt 2021 20:05

Hakim MK Pertanyakan Keseriusan Pemerintah dan DPR soal Finalisasi RUU KUHP

Perlu ada finalisasi RUU KUHP untuk memberikan kepastian terkait Pasal 420 dan Pasal 423 yang menjadi rujukan keterangan DPR dalam penuntasan perkara ini.

Peristiwa15 Sep 2021 20:35

Baleg DPR Sepakat Revisi UU ITE hingga RUU KUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Tiga usulan pemerintah yang masuk Prolegnas 2021 yakni revisi UU ITE, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

Peristiwa14 Jun 2021 14:24

Wamenkumham Sebut RUU KUHP Bisa Selesaikan Lapas yang Kelebihan Kapasitas

Eddy menyebut, Indonesia selama ini menggunakan dua buku KUHP yang berbeda, yakni KUHP terjemahan Soesilo dengan KUHP versi Moeljatno.

Peristiwa14 Jun 2021 13:39

Soal RUU KUHP, Mahfud Md Paham Tak Semua Masyarakat Bakal Setuju

Menko Polhukam Mahfud Md menyadari akan ada pro dan kontra dalam RUU Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP).

Peristiwa13 Jun 2021 13:40

Akademisi Sebut Tak Masalah Ada Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Definisi Harus Jelas

Agus Surono setuju bahwa pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden tetap harus ada dalam KUHP.

Rajut11 Jun 2021 00:03

Pemerintah Kembali Utak-Atik RUU KUHP, Berjalan Mulus?

Pemerintah bersama DPR kembali membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us