Berita Operasi Tangkap Tangan KPK Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Muara Enim, Edison. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Ko...

Harga Minyak Terbang Usai Menteri Keuangan AS Ancam Iran
Freelander 8 Bersiap Invasi Pasar Timur Tengah
Telah dibaca 0 kali
32 KK Terdampak Kebakaran di Kramat Sawah Jakpus
Telah dibaca 0 kali
Kronologi 15 Rumah Terbakar di Kramat Sawah Jakpus
Telah dibaca 0 kali
10 Bandara Terluas di Dunia 2026, Ada yang Seukuran New York
Telah dibaca 0 kali
Indonesia-Australia Luncurkan KINETIK untuk Investasi Iklim dan Infrastruktur
Telah dibaca 0 kali
Setelah Tayang di Bioskop, Film Ikatan Darah Kini Tayang Eksklusif di Vidio
Telah dibaca 0 kali
Sinopsis Film The Secret Life of Pets 2 di Vidio: Film Anak tentang Kehidupan Rahasia Para Hewan
Telah dibaca 0 kali
Begini Cara Mengatur Napas yang Benar Saat Latihan Angkat Beban
Telah dibaca 0 kali
Prediksi Arsenal vs Coventry City: Awal Misi Pertahankan Gelar
Telah dibaca 0 kali
1.487 Hotspot Terdeteksi di Kalimantan
Telah dibaca 0 kali
HP Murah bakal Makin Langka Karena Hal Ini
Telah dibaca 0 kali
Siap-siap, Lewat Tol Bayung Lencir-Simpang Ness akan Berbayar
Telah dibaca 0 kali
Harga Bitcoin Melesat 12% dalam 2 Hari, Clarity Act jadi Penopang
Telah dibaca 0 kali
Si Selalu Peka, Punya Empati Tinggi Ternyata Bisa Bikin Lelah
Telah dibaca 21 kali

Advertisement

Advertisement

Bupati Muara Enim, Edison, berjalan meninggalkan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Muara Enim, Edison (ketiga kiri), berjalan meninggalkan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Muara Enim, Edison (kanan), berjalan meninggalkan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto (kiri) menyaksikan petugas yang akan memperlihatkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto (kedua kiri) berbincang di sela-sela menyaksikan petugas yang akan memperlihatkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, sesaat sebelum memberikan keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dibantu petugas saat masuk ke dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim (kiri), dikawal petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim (kiri), dikawal petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim (tengah) saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim (kiri) saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim (kiri) saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Beberapa motor sitaan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pewarta mengambil gambar beberapa sepeda gunung sitaan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pewarta mengambil gambar beberapa motor sitaan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakbar, KPK Sita Dolar AS Hingga Logam Mulia Emas

Kepala Kantor Imigrasi Jakbar Ikut Terjaring OTT KPK

Tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan, I Wayan Eka Mariarta, usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, I Wayan Eka Mariarta kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

I Wayan Eka Mariarta merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di Tapos, Depok, Jawa Barat. Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan, I Wayan Eka Mariarta, usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

I Wayan Eka Mariarta beserta Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, dan seorang juru sita tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis, 5 Februari 2026. Tampak dalam foto, tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan, I Wayan Eka Mariarta (depan), usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (tengah) dibawa petugas menuju mobil tahahan usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (12/4/2026) dini hari WIB. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo beserta ajudannya, Dwi Yoga Ambal. (Liputan6.com/Helmi Fitrhiansyah)

Usai menjalani pemeriksaan intensif, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo beserta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, langsung dibawa petugas KPK menuju mobil tahanan. Tampak dalam foto, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (tengah) dibawa petugas menuju mobil tahahan usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (12/4/2026) dini hari WIB. (Liputan6.com/Helmi Fitrhiansyah)

Selanjutnya, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo beserta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 April 2026. Tampak dalam foto, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (kedua kanan) bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal (kiri) dibawa petugas menuju mobil tahahan usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (12/4/2026) dini hari WIB. (Liputan6.com/Helmi Fitrhiansyah)

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu (kiri) bersama Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberi keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan sejumlah barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dalam OTT Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, KPK menyita sejumlah barang bukti. Tampak dalam foto, Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu (kiri) menyaksikan sejumlah barang bukti terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Barang bukti tersebut di antaranya beberapa dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu, serta uang tunai sebesar Rp 335,4 juta. Tampak dalam foto, tumpukan uang barang bukti terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, diperlihatkan petugas di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman (ketiga kiri) bersama Sekda Sadmoko Danardono saat digiring petugas menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua tersangka terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik serta uang sejumlah Rp610 Juta. Tampak dalam foto, Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman sesaat sebelum digiring petugas menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Bupati, Syamsul Auliya Rachman bersama Sekda Cilacap, Sadmoko Danardono terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (13/3/2026) di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tampak dalam foto, Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman (kiri) saat digiring petugas menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Petugas menunjukkan barang bukti berupa uang tunai yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, salah satunya adalah Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tampak dalam foto, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu (kiri) menyaksikan petugas yang akan memperlihatkan barang bukti yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dari hasil OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa dokumen elektronik serta uang sejumlah Rp610 Juta. Tampak dalam foto, layar monitor memperlihatkan barang bukti yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2025-2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan sejumlah barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2025-2026. Tampak dalam foto, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2025-2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)

Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026), penyidik KPK memperlihatkan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah beserta dokumen dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Tampak dalam foto, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2025-2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)

Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, saat digiring petugas naik mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/3/2026) dini hari WIB. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari, sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, pada Rabu (11/3/2026). Tampak dalam foto, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, saat digiring petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/3/2026) dini hari WIB. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selain Bupati, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Tampak dalam foto, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, saat digiring petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/3/2026) dini hari WIB. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (tengah) saat dibawa petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (4/3/2026). KPK menahan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Foto: Istimewa)

Sebelumnya, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, diberitakan terkena OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa outsourcing. Tampak dalam foto, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (kiri) saat dibawa petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (4/3/2026). (Foto: Istimewa)

KPK juga menyita barang bukti terkait OTT tersebut, di antaranya barang bukti elektronik hingga mobil. Tampak dalam foto, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (tengah) saat dibawa petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (4/3/2026). (Foto: Istimewa)

Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA) saat dibawa menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Tiga di antaranya merupakan pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tiga di antaranya merupakan pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok. Tampak dalam foto, Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta (kanan) bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setyawan, sesaat sebelum dibawa menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (7/2/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mereka adalah I Wayan Eka Mariarta (Ketua) dan Bambang Setyawan (Wakil Ketua), dan Yohansyah Maruanaya (Jurusita). Tampak dalam foto, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setyawan (kiri) berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (7/2/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tumpukan uang barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (6/2/2026). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berhasil menangkap para terduga pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pada Kamis 5 Februari 2026 malam, tim penyidik KPK menangkap tujuh orang terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Tampak dalam foto, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Abhan, saat hadir dalam rilis penetapan dan penahanan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (6/2/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dari tujuh orang yang ditangkap, KPK menyebut tiga orang berasal dari PN Depok dan empat lainnya dari pihak perusahaan PT KRB. Tampak dalam foto, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Abhan, saat hadir dalam rilis penetapan dan penahanan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (6/2/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

KPK OTT Hakim di Depok: Ketua, Wakil dan Juru Sita PN Depok Dikabarkan Terjaring Operasi

Wali Kota Madiun, Maidi (kiri) dijaga petugas sesaat sebelum menuju mobil tahanan usai pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK0, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Bersama dua orang lainnya, yakni Rochim Ruhdiyanto selaku orang kepercayaan Maidi dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Penetapan status tersangka sekaligus melakukan penahanan Wali Kota Madiun, Maidi terkait kasus dugaan fee proyek dan pemerasan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan kota Madiun. Tampak dalam foto, Wali Kota Madiun, Maidi (kanan) dijaga petugas saat menuju mobil tahanan usai pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK0, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Maidi diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pihak terkait pemerasan dengan modus dana CSR sebesar Rp350 juta. Tampak dalam foto, Wali Kota Madiun, Maidi (kedua kanan) dijaga petugas saat menuju mobil tahanan usai pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK0, Jakarta, Selasa (20/1/2026).(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Petugas menyusun tumpukan uang barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/1/2026). KPK menyita uang tunai dalam mata uang rupiah senilai Rp2,6 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Uang ini diduga merupakan hasil pemerasan atau suap terkait proses pengisian perangkat desa (perades) dan jual beli jabatan di tingkat desa. Tampak dalam foto, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu (kanan) sesaat sebelum membacakan rilis penetapan tersangka sekaligus penahanan Bupati Pati Sudewo di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tim penyidik juga mengamankan sejumlah catatan atau dokumen yang berkaitan dengan dugaan "patok harga" untuk posisi strategis di tingkat pemerintahan desa. Tampak dalam foto, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu sesaat sebelum membacakan rilis penetapan tersangka sekaligus penahanan Bupati Pati Sudewo di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Pati, Sudewo dikawal petugas masuk ke dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/1/2026). Usai melakukan pemeriksaan intensif, pihak KPK langsung menetapkan sekaligus menahan Bupati Pati Sudewo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sudewo ditahan KPK setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tampak dalam foto, Bupati Pati, Sudewo (kanan) dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bersama tiga tersangka lainnya, Bupati Pati Sudewo langsung ditahan di di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih. Tampak dalam foto, Bupati Pati, Sudewo (tengah) dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

1
2
3
4
5
6