Berita Ciptaker Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Pasal 66 UU Cipta Kerja menyatakam bahwa BUMN boleh diberikan penugasan khusus oleh pemerintah pusat untuk riset dan inovasi nasional.

Keutamaan Ziarah ke Makam Rasulullah SAW bagi Jemaah Haji, Yuk Sempatkan
Mangkir Panggilan Satgas BLBI, Mahfud MD Ancam Blokir Kredit dan Cabut Paspor Obligor
Telah dibaca 0 kali
Quebec Mencari Dukungan Internasional untuk Padamkan Kebakaran Hutan
Telah dibaca 0 kali
Hasil Singapore Open 2023: Siapa yang Sudah Lolos ke Babak 16 Besar?
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Haru, Wisudawan Hadir di Akhir Acara Usai Ayah Meninggal
Telah dibaca 0 kali
Matty Healy Bikin Geger Sebelum Dikabarkan Putus dari Taylor Swift, Cium Petugas Sekuriti Pria Saat Manggung
Telah dibaca 0 kali
12 Penyebab Sakit Kepala Belakang Terus Menerus, Jangan Anggap Sepele
Telah dibaca 0 kali
Fakta-Fakta tentang Fenomena El Nino dan Dampaknya
Telah dibaca 0 kali
Ceritakan Secara Singkat tentang Luqman, Ini Kisah Keledai dan Komentar Negatif
Telah dibaca 0 kali
Jokowi Sampaikan Tantangan Krisis Pangan hingga Keuangan saat Rakernas III PDIP
Telah dibaca 0 kali
BMW Resmi Luncurkan Seri 7 Mild Hybrid dan Listrik, Harga Mulai Rp 2,2 Miliaran
Telah dibaca 0 kali
Aset Properti Rp 1,85 Triliun Eks BLBI Disebar, Polri hingga Pemprov Banten Kebagian
Telah dibaca 0 kali
Leher Kaku Akibat Stres, Ini Cara Mengatasinya
Telah dibaca 0 kali
Dakwaan Jaksa: Siasat AG agar Mario Dandy Bisa Bertemu David Ozora
Telah dibaca 0 kali
Donald Trump Dikeroyok Kandidat Capres Partai Republik Usai Puji Kim Jong Un
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12/2021).

Pemilik rumah membuat rangka penguat dapur rumah di Perumahan Griya Samaji,Cieseng, Bogor, Rabu (19/02/2020). BTN pada 2019 telah merealisasikan 735.000 rumah dalam Program pemerintah satu juta rumah dengan kredit kepemilikan rumah bersubsidi sekitar Rp 111 trilyun. (merdeka.com/Arie Basuki)

Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

(Foto:Dok.Kemnaker)

SOKSI Dukung UU Cipta Kerja

Ribuan buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ribuan buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sejumlah pencari kerja memadati arena Job Fair di kawasan Jakarta, Rabu (27/11/2019). Job Fair tersebut digelar dengan menawarkan lowongan berbagai sektor untuk mengurangi angka pengangguran. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Buruh saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Seorang konsumen saat berada di loket Migas kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/10/2015). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan komitmen pemerintah demi memberikan pelayanan prima dan cepat kepada investor. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)

Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)

Buruh saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)