Sukses

Puan Sebut Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah, Minta Megawati Pilih-pilih Kerja Sama

Merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi.

Liputan6.com, Surabaya - Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) yang berlansung di di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

“Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang. Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” katanya.

Sebab itu, Rakernas V PDIP merokemendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

Lebih lanjut, Rakernas V PDIP memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” tutur Puan.

Selain itu, Rakernas V PDI Perjuangan juga meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya bekerja sama dan menjalin komunikasi politik dengan pihak tertentu, yakni yang menjaga agenda reformasi serta berkomitmen meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi.

“Merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Puan Maharani.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Fungsi Kontrol

Dikatakan Puan, rekomendasi tersebut bertujuan sebagai konsistensi sikap PDIP dalam menjaga demokrasi. Rekomendasi itu, ujarnya, merupakan hasil dari mendengarkan suara arus bawah, yakni anak ranting, ranting, hingga pengurus anak cabang (PAC) PDIP.

Di samping itu, Puan mengatakan, rakernas partai menilai bahwa fungsi kontrol dan penyimbang (check and balances) perlu untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Oleh karenanya, Rakernas V PDIP merekomendasikan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, penguatan pelembagaan partai, serta perlakuan setara dan adil antara partai politik yang ada di dalam maupun di luar pemerintahan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.