DPRD Evaluasi Layanan Kesehatan di Kota Malang Usai Kasus Warga Meninggal Diduga Ditolak RS Hermina

Liputan6.com, Malang - Komisi D DPRD Kota Malang menyebut tak ada insiden penolakan pasien di RS Hermina. Peristiwa itu sempat ramai disebut jadi penyebab seorang warga meninggal dunia karena tak tertangani ketika kesehatannya kritis.

Legislator juga mendorong secepatnya dibentuk sistem informasi kesehatan. Hal itu hasil evaluasi setelah digelar rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Malang, perwakilan RS Hermina dan Dinas Kesehatan setempat.

"Ada penolakan atau tidak, tadi kami tidak mendengar ada informasi itu," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, Rabu, 3 Maret 2024.

Menurut dia, legislatif tak akan masuk ke ranah dugaan penolakan pasien. Sebab peristiwa itu didalami oleh kepolisian. Dewan menyerahkan sepenuhnya proses yang tengah berjalan itu. Tapi peristiwa itu tetap jadi evaluasi penting.

"Manajemen RS Hermina harus memberi pelayanan lebih optimal, begitu juga rumah sakit lainnya," tutur politisi PDI Perjuangan ini.

Peristiwa itu harus juga jadi evaluasi bagi semua fasilitas layanan kesehatan baik negeri maupun swasta. Dewan merekomendasikan segera dibangunnya Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi di Kota Malang.

Menurut dia, sistem itu bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses dan alur layanan kesehatan di Kota Malang. Misalnya, informasi rumah sakit yang penuh atau kosong termasuk ambulans. Sehingga layanan dasar ini bisa menjangkau masyarakat.

"Semua fasyankes wajib memiliki standar operasional prosedur penanganan pasien. Sepengetahuan kami, semua punya itu," ujar dia.