4 Fakta Menarik Kasus Kepala Bayi Tertinggal di Kandungan Ibunya Saat Persalinan di Bangkalan

Dari informasi yang didapat, sebelumnya sang ibu terpaksa melahirkan di puskesmas. Saat datang ke puskesmas, kondisi Mukarromah sudah dalam posisi bukaan empat.

Diduga akibat persalinan yang tak lañcar, bayi yang keluar rupanya tanpa kepala. Kepala bayi, disebut tertinggal di dalam rahim sang ibu.

Ada pun kronologi kasus ini bermula pada Senin, 4 Maret sekitar pukul 03.00 WIB. Suami korban, Sulaiman, mengantarkan istrinya untuk melahirkan di Puskesmas Kedundung dengan ditemani oleh bibinya.

Sesampainya di puskesmas, sang istri mendapatkan penanganan dari bidan di puskesmas tersebut.

Pada rencana awal sang istri akan dirujuk ke RSUD Syamrabu Bangkalan untuk melaksanakan operasi sesar.

"Karena kondisi istri saya sudah lemah, hingga sekira pukul 06.30 WIB, sudah mengalami pembukaan dan akan melahirkan, dibantulah oleh bidan Puskesmas Kedundung. Pada saat persalinan tersebut, anak saya keluar dalam posisi sungsang yaitu kaki keluar terlebih dahulu dengan dipaksakan untuk melahirkan normal. Kaki anak saya ditarik oleh bidan hingga akhirnya badan terpisah dengan kepala, sedangkan kepala masih tertinggal di dalam rahim," jelas Sulaiman. 

Melihat kejadian tersebut, pihak keluarga langsung memutuskan membawa Mukarromah ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Glamour Husada, Bengloa, Tanjung Jati, Bangkalan.

Di rumah sakit itu, dilakukan tindakan operasi sesar mengeluarkan kepala sang buah hati yang tertinggal di dalam rahim.

4. Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Penyelidikan kasus kepala bayi tertinggal di rahim ibunya hingga kini masih terus berlanjut. Sudah ada tiga saksi yang dimintai keterangan atas dugaan malapraktik yang dilakukan seorang bidan di Puskesmas Kedundung.

Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo Seputro juga menyatakan bahwa pihaknya juga berkoordinasi denga ahli akademisi hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya.

Menurutnya, berdasarkan kejadian tersebut apabila pelaku terbukti melakukan Malapraktik, akan dikenai Pasal 440 ayat 2 UU no 17 tahun 2023 tentang kesehatan.