Bikin Ribet, Digitalisasi Perizinan Pembangunan Perumahan di Jatim Akibatkan Pengembang Bangkrut

Kedua saat berubah jadi digital, kata Wagub Emil, bisnis proses tidak disesuaikan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada perkembangan bahkan bertabrakan sistemnya. Jadi misal semua digital tetapi sistem antar dinas masih paper base.

"Maka memang digitalisasi tidak menghilangkan peluang diskresi pengambil kebijakan. Ada kebijakan teknis, ada yang membutuhkan kepakaran. Yang bermasalah kalau tidak transparansi, orang jadi bertanya-tanya apa menyebabkan ditolak ini," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Wagub Emil, keberadaan Apersi akan menjadi intropeksi bagi pemerintah daerah untuk mengupgrade dan menyesuaikan sistemnya. Dan di tingkat nasional nantinya bisa disampaikan Ketua Umum Apersi di tingkat kementrian.

"Resume-resume yang ada di Apersi akan kami bahas dengan dinas penanaman modal dan perizinan. Akan kami buat aturan perundangan yang perlu dibuat, kami akan buat kerangka perundang-undangan yang perlu kita optimalkan. Atau bahkan kami keluarkan pergub atau eksekusinya bagaimana," ujarnya.

Ketua DPP Apersi Jatim Bidang Investasi, Adi Dharma menambahkan, adanya Online Single Submission (OSS) memerlukan perizinan yang runut. Sehingga jika salah atau izin belum keluar maka izin yang lain tidak akan bisa diproses.

"Bukan hanya IMB, perizinan sejak awal sudah mulai digitalisasi dan semakin kompleks. Kami kadang harus memakai konsultan untuk bisa mendapat izin. Termasuk Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dan izin lainnya," ucapnya.

Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Andry Wibowo yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, ada beberapa permasalahan pungli yang kerap ditemukan di sektor pengembang perumahan.

Mulai dari sektor pertanaman, perijinan, pungli terkait permasalahan hukum, keamanan dan ketertiban umum hingga fasilitas umum dan pengembang.