Tahun 2022 Jadi Tonggak Reformasi Pelayanan Publik Kota Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Dian Kurniawan/Liputan6.com).

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur melakukan perubahan pelayanan publik dengan melakukan berbagai terobosan reformasi birokrasi selama tahun 2022 di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi.

Terobosan Pemkot Surabaya yang paling signifikan adalah pelayanan publik harus selesai di kelurahan dan kecamatan sehingga tidak perlu ke dinas-dinas yang berada di tengah kota.

Pelayanan publik di kelurahan sebetulnya sudah dijalankan secara bertahap sejak 2021, namun pada 2022 Wali Kota Eri bersama jajarannya benar-benar merealisasikan pelayanan publik di kelurahan.

Hal itu dimulai dari penataan pejabat dan staf yang banyak dipindahkan dari dinas-dinas ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Bahkan, mereka juga didekatkan dengan rumahnya masing-masing, dilansir dari Antara, Jumat (30/12/2022).

Dengan cara itu, Cak Eri--panggilan Eri Cahyadi--berharap mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyejahterakan warga Kota Surabaya. Karena itu, dalam rotasi pegawai dan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Cak Eri mendekatkan mereka ke rumahnya masing-masing.

Demi memberikan pelayanan prima di kelurahan dan kecamatan, para staf itu diberikan pelatihan dan pembekalan, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Kini, berbagai pelayanan publik terutama pelayanan administrasi kependudukan sudah cukup diurus di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Selain itu, Cak Eri juga membuat program Sambat Nang Cak Eri yang awalnya digelar lesehan di Balai Kota Surabaya. Dalam sambat itu, warga dipersilahkan menyampaikan berbagai keluhannya kepada wali kota secara langsung. Acara ini pertama kali digelar pada Sabtu (25/6/2022).

Di saat yang sama, Wali Kota Eri juga meminta seluruh kelurahan, kecamatan, dan Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya untuk membuka keluhan warga secara langsung pada hari Jumat, mulai pukul 13.00-16.00 WIB.

Jika dalam satu minggu tidak ada solusi solutif, maka bisa langsung ketemu Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya. Cak Eri siap menerima aduan warga setiap hari Sabtu mulai pukul 09.00 WIB-12.00 WIB.

Dengan berjalannya waktu, Sambat Nang Cak Eri itu digelar via virtual dan Wali Kota Eri memonitor langsung keluhan warga serta solusi yang diberikan oleh jajaran kelurahan, kecamatan dan jajaran dinas. Ternyata, program ini banyak direspons positif oleh warga karena mereka secara terbuka menyampaikan langsung berbagai keluhannya dan langsung mendapatkan solusi solutif.

Sejak saat itu pula, Wali Kota Eri mengeluarkan tagline baru yang menjadi pedoman untuk melayani seluruh warga Kota Pahlawan. Tagline tersebut adalah "Keluar membawa solusi dan setiap permasalahan yang masuk, keluar harus membawa solusi."

Di samping itu, pelayanan publik di puskesmas dan rumah sakit milik Pemkot Surabaya juga tak luput dari perhatiannya. Berbagai terobosan juga dilakukannya. Terlebih setelah Wali Kota Eri menemukan berbagai kejanggalan dan keterlambatan dalam pelayanan kesehatan hingga menyebabkan dia marah di RSUD dr. Soewandhie.

Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, ngamuk saat melakukan sidak ke RSUD Dr. Soewandhie dan RSU Bhakti Darma Husada. Ia mengamuk lantaran menemukan pelayanan kesehatan tidak maksimal di kedua RS tersebut. Eri pun meminta seluruh pelayanan di fasilitas...

2 dari 3 halaman

Pelayanan Kesehatan

Eri Cahyadi saat lesehan acara Forum Sambat Warga di Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com).

Kini, berbagai pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD milik pemkot sudah semakin baik dan seragam. Bahkan, yang terbaru Wali Kota Eri mengeluarkan kebijakan kompensasi pasien, yaitu pasien akan diberikan kompensasi sebesar Rp50 ribu jika terlambat satu jam pelayanan yang sudah ditetapkan.

Ini sebagai bentuk komitmen pihak rumah sakit dan puskesmas. Ini juga selaras dengan upaya pencegahan korupsi di internal pemkot, karena bagi saya korupsi itu tidak hanya uang, tapi juga waktu.

Demi mendisiplinkan jajaran pemkot agar selalu menjalankan semua program sesuai harapan, Cak Eri juga membuat sistem kontrak kinerja bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala dinas di Pemkot Surabaya. Mereka diminta memenuhi output dan outcome yang telah ditetapkan. Jika tidak bisa memenuhi itu, maka mereka diminta mundur tanpa menuntut apapun.

Wali Kota Eri mengatakan, ketika dirinya mencopot ASN itu berdasar tidak sesuainya output, outcome-nya sesuai kontrak kinerja. Ketika tidak sesuai, ASN diminta harus mundur. Cak Eri juga meminta tim anggaran membuat output, outcome-nya sampai detail dan berbeda dari sebelumnya.

Meskipun di internal pemkot sudah dibenahi sedemikian rupa, namun Wali Kota Eri sangat sadar bahwa pemkot tidak bisa bekerja sendirian untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufida mendukung kebijakan Wali Kota Eri tersebut. Menurut dia, kebijakan itu untuk perbaikan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Surabaya.

Laila mengatakan, dengan adanya kompensasi itu akan menjadi perhatian di kalangan petugas kesehatan agar selalu tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, ada stigma di kalangan masyarakat bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah kurang maksimal dan cenderung lamban, sehingga merugikan warga yang berobat. Stigma tersebut harus diubah. Mungkin dengan kebijakan wali kota tersebut, pelayanan kesehatan di Surabaya bisa lebih baik.

3 dari 3 halaman

Bentuk Kader di Tingkat RT

Guna semakin meningkatkan layanan, Cak Eri pun membentuk Kader Surabaya Hebat (KSH) sejak awal tahun ini. Mereka disebar di setiap RT di Surabaya, dan jumlahnya sudah ribuan.

Setiap RT ada 3-5 orang KSH. Tugas mereka adalah memantau RT-nya masing-masing, lalu melaporkan kepada kami melalui aplikasi. Mereka harus bisa memonitor rumah warga yang tidak layak huni, stunting, dan berbagai hal yang terjadi di RT masing-masing, setelah mereka melaporkan lalu kelurahan hingga dinas akan menindaklanjuti laporan itu untuk diberikan intervensi.

Oleh karena itu, dengan berbagai terobosan yang telah dilakukannya di internal maupun dengan membentuk KSH, maka kemiskinan, pengangguran dan warga yang membutuhkan bantuan bisa atasi secara bersama-sama, sehingga ke depan kemiskinan dan pengangguran di Surabaya bisa terus di tekan.

Dalam hal ini, tentunya Pemkot Surabaya tidak bisa sendirian memberikan yang terbaik kepada warga, melainkan juga membutuhkan dukungan semua pihak dan semua elemen masyarakat. Semoga ke depan pelayanan publik di Kota Surabaya terus semakin lebih baik.