Camat dan Lurah Surabaya Teken Kontrak Kerja, Tak Capai Target Sanksi Copot Menanti

Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh  camat dan lurah untuk menandatangani kontrak kinerja. Kontrak berlaku mulai November hingga akhir tahun 2022.

Setelah tanda tangan kontrak kinerja, camat dan lurah wajib melakukan beberapa poin penting.  Di antaranya, camat dan lurah wajib saling berkolaborasi dengan dinas dalam mengatasi suatu masalah di tengah masyarakat.

Selain itu, camat dan lurah juga diminta  melakukan pendataan stunting, anak putus sekolah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), gizi buruk dan lain sebagainya secara berkala. 

"Setelah ini saya berharap, tidak ada lagi camat, lurah maupun dinas yang berjalan sendiri - sendiri. Tidak ada lagi camat dan lurah yang tidak tahu data stunting di wilayahnya," ujar Eri Cahyadi, Rabu (9/11/2022). 

Tak hanya itu, setelah tanda tangan kontrak kinerja camat dan lurah juga harus memastikan penerima manfaat permakanan di wilayahnya sudah tertangani 100 persen.

"Saya tidak mau dengar, sampai ada anak disabilitas dan lanjut usia (lansia) tidak mendapatkan permakanan," tegasnya.

 Eri menegaskan agar jangan sampai poin penting yang telah tercantum di dalam kontrak kinerja itu meleset. Apabila meleset, maka jabatan camat dan lurah akan dicopot.

"Jangan sampai meleset. Didata juga bangunan yang tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB) di masing - masing wilayahnya. Selain itu, di setiap traffic light jangan sampai ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kalau sampai ada camat, lurah bahkan Kasatpol PP, akan saya sanksi," papar dia.