Ambil Mobil Mewah yang Disita Polda Jatim, Ini Dana yang Perlu Disiapkan

Liputan6.com, Jakarta - Polisi menyita 13 mobil mewah dan satu mobil mewah diperkirakan nilai jual Rp 5 miliar-Rp 6 miliar. Kemudian berapa uang yang harus dibayar untuk mengambil masing-masing mobil itu? Hal ini karena polisi akan melepas setelah pemilik melengkapi surat-surat kendaraan.

Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, Purnomosidi menuturkan, mobil-mobil mewah itu memiliki nilai jual sangat tinggi. Nilai satu mobil mencapai hitungan miliar.

Dia mencontohkan, mobil jenis McLaren 7205 tahun 2018 memiliki nilai jual hingga Rp 5,4 miliar. Bila dihitung, mulai dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp 540 juta. Sedangkan pajak kendaraan bermotor (PKB) nya, pemilik harus membayar sebesar Rp 83 juta. Total yang harus dibayarkan oleh pemilik sebesar Rp 623 juta.

"Untuk Ferrari 458 tahun 2011 dengan asumsi nilai jual satu kendaraan Rp 5,7 miliar. Kalau nilai jualnya begitu maka dia dikenakan BBN 1 sebesar 10 persen setara Rp 571 setara, pajak lima persen, untuk PKB-nya dikenakan Rp 88 juta. 1 Ferrari akan membayar ke kas daerah seharga Rp 633 juta per kendaraan. Kalau Ferrari yang diidentifikasi 3 harus membayar Rp 1,98 miliar," ujar dia di Mapolda Jatim, Selasa (17/12/2019), mengutip dari Merdeka.

Purnomo mencontohkan, untuk kendaraan jenis Lamborghini Aventador tahun 2015 ditaksir memiliki nilai jual sebesar Rp 5,9 miliar. Jadi pemilik kendaraan harus membayar BBN-KB sebesar Rp 593 juta dan PKB-nya Rp 91 juta. Total yang harus dibayarkan sebesar Rp 618 juta.

Dia menuturkan, dari hanya lima kendaraan ini saja, pemerintah provinsi akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp 3,2 miliar.

"Jadi dari lima kendaraan ini pemerintah akan mendapatkan pendapatan Rp 3,2 miliar. Luar biasa sekali, belum lagi yang 13 ini juga diambil semua," tutur dia.

Bagaimana dengan dendanya?

Ia menuturkan, bila pemilik mobil tidak akan dikenakan denda karena tunggakan tidak terhitung kalau kendaraan tersebut belum didaftarkan.

“Tidak ada denda karena PKB-nya ini sejak saat didaftarkan persyaratan tidak dipenuhi. Dan terakhir juga tidak ada tunggakan. Sebelum didaftarkan di Samsat jadi tidak ada tunggakan. Kalau lima tahun memiliki tapi belum terdaftar juga tak kena pajak. Sejak dia didaftarkan, kami baru bisa menilai,” ujar dia.

Reporter: Erwin Yohanes

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini