PARFI di Bawah Ki Kusumo Dapat Kepastian Hukum, Kasasi Dikabulkan MA

Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) di bawah kepemimpinan Ki Kusumo akhirnya mendapat kepastian hukum. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan pihaknya melalui putusan nomor 486 K/TUN/2026 tertanggal 7 September 2026.

Dalam putusan tersebut, gugatan yang diajukan pihak lawan, yakni Alicia Djohar dan Gusti Randa, dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). Putusan ini sekaligus membatalkan putusan judex facti sebelumnya.

"Amar Putusan Kasasi: Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Gugatan NO," demikian petikan kasasi.

Dengan dikabulkannya kasasi ini, Ki Kusumo menegaskan tidak ada kepengurusan PARFI lain yang sah selain di bawah kepemimpinannya. Ketua Umum PARFI terpilih ini menyebut putusan tersebut sebagai bukti bahwa kebenaran akhirnya terungkap.

"Intinya kan bahwa kebenaran harus benar, yang salah harus salah. Jadi putusan kasasi pihak kita itu dikabulkan, dan gugatannya (Alicia Djohar dan Gusti Randa) dianggap NO," tegas Ketua Umum PARFI terpilih, Ki Kusumo.

Ketua Umum PARFI periode 2025-2030 ini pun berencana mengumumkan kepastian status organisasi kepada seluruh jajaran PARFI di berbagai wilayah Indonesia. Ia berharap para anggota bisa kembali solid usai polemik kepengurusan yang berlarut-larut.

"Sehingga anggota-anggota PARFI di seluruh nusantara sudah bisa kembali berkumpul, sudah bisa berbenah di dalam," ucap Ki Kusumo.

Ki Kusumo turut mengajak anggota yang sudah maupun yang ingin bergabung untuk segera merapatkan diri. Ia menyebut manajemen pusat di Jakarta akan mulai merapikan struktur yang berkaitan dengan keberadaan PARFI di daerah-daerah.

"Harapan ke depan tentu anggota PARFI yang sekarang terdaftar atau yang ingin terdaftar segera merapatkan diri, karena di pusat Jakarta kita akan merapikan manajemen yang berkaitan dengan keberadaan daerah-daerah," sambungnya.

Terkait daerah yang sebelumnya tidak mendukung kepengurusannya, Ki Kusumo menyebut pihaknya akan menerapkan aturan baru sebelum mempertimbangkan status mereka. Ia memastikan akan ada proses seleksi bagi keberadaan PARFI wilayah ke depannya.

"Ada seleksi menyangkut keberadaan PARFI wilayah. Jadi akan ada aturan baru yang akan mengatur keberadaan daerah atau cabang-cabang di seluruh wilayah," pungkasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih dulu menyatakan gugatan perdata yang diajukan Alicia Djohar, Gusti Randa, dan rekan-rekannya tidak dapat diterima, sebagaimana dibacakan dalam sidang terbuka perkara Nomor 890/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel pada Rabu (8/7/2026) silam.

Majelis hakim saat itu menilai gugatan mengandung cacat formil, keliru menentukan pihak tergugat, serta diajukan secara prematur karena sengketa kepengurusan organisasi masih berproses di Peradilan Tata Usaha Negara.