Panji Gumilang Ogah Simpan Uang Sumbangan Ponpes Al Zaytun di Bank, Berencana Bakal Menggunakan Peti

Liputan6.com, Jakarta Panji Gumilang, pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, membeberkan bahwa pihak Ponpes Al Zaytun telah mendapatkan uang sebanyak Rp2 miliar. Disampaikan Panji Gumilang, uang itu berasal dari sedekah yang didapat melalui para jemaah Ponpes Al Zaytun pada peringatan 1 Muharam lalu.

Menariknya, Panji Gumilang mengaku bahwa dirinya berniat untuk tidak menyimpan uang tersebut di bank. Alih-alih, Panji Gumilang akan memilih untuk menyimpannya di dalam peti. Panji Gumilang beralasan bahwa dirinya sudah tak percaya dengan konsep bank.

Menurut Panji Gumilang, bank dianggapnya sudah tak bisa menyimpan rahasia para nasabahnya. Hal itu menyiratkan pada kasus yang tengah melandanya. Pasalnya selama penyidikan kasus dugaan penistaan agama dan pencucian uang, isi rekening Panji Gumilang di bank pun diselidiki dan diumumkan.

Tak sampai di situ, kejadian tersebut membuat Panji Gumilang juga lebih percaya untuk menyimpan uang tersebut di dalam peti ketimbang mempercayakannya kepada bank. Namun begitu, Panji Gumilang berpesan kepada para hadirin agar tak berpikir negatif terhadap negara.

Di tengah-tengah tausiyah, terdengar Panji Gumilang mengatakan perihal adanya sebuah kebijakan mengenai uang yang tak lagi disimpan di bank. Dari situlah Panji Gumilang menyampaikan curhat seputar jumlah uangnya di rekening yang dibeberkan kepada publik.

"Saudara-saudara, Syekh mengambil kebijakan bahwa uang ini (sedekah) jangan disimpan di bank. Mengapa? Karena bank sudah tidak bisa merahasiakan kekayaan nasabahnya yang disimpan di bank," ujar Panji Gumilang dalam tausiyah yang digelar di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Kabupaten Indramayu.

“Apa buktinya? Seluruh yang kita simpan di bank itu diumumkan. Bahwa rekeningnya sekian banyak, sekian banyak, khususnya lagi rekeningnya Panji Gumilang. Diumumkan lagi ada 15 triliun ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti," sambung Panji Gumilang, melansir sejumlah kanal YouTube, beberapa hari lalu.

“Sebuah negara yang mestinya melindungi hak-hak warga negaranya, namun ada sebuah lembaga negara yang mengaku Kementerian atau apa, mengumumkan dan pengumumannya itu justifikasi, menjadi konsumsi publik, sehingga mengakibatkan hal-hal hiruk pikuk,” beber Panji Gumilang.