Jambore Musik Nasional Digelar, Dihadiri Musisi dari Chandra Darusman Hingga Tito Soemarsono

Senada dengan Nita Siregar, Sandec Sahetapy yang juga menjadi salah satu penggagas acara ini menambahkan bahwa selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai pra Jambore yang sesungguhnya, yang akan digelar pada Maret 2023 mendatang.

"Acara ini selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai rangsangan untuk acara besarnya yaitu Jambore Musik nasional yang akan kami selenggarakan di Cibubur pada Maret 2023 mendatang. Kita akan buat seperti Woodstock nanti, jadi ada kemah juga disitu," kata Sandec Sahetapy.

Sementara itu Chandra Darusman yang juga turut menghadiri acara tersebut, dalam sambutannya mengaku menyambut baik acara Jambore Musik Nasional ini.

"Saya menyambut baik acara ini, dimana bisa mewadahi para musisi untuk berkumpul menciptakan gagasan-gagasan dan berkarya Bersama. Kebetulan kita tau kan musisi senangnya ngumpul, jadi ini sesuatu yang baik untuk menciptakan ide, gagasan dan karya Bersama,” kata Chandra.

Seperti halnya Chandra Darusman, Amin Abdullah dari Kemenparekraf yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara diskusi (Talk Show) juga mengaku senang dan mengapresiasi kegiatan ini.

"Kita memang selalu mendorong adanya kegiatan kegiatan semacam ini, tentu kita support ya, karana musik memang menjadi salah satu subsektor yang kita dorong. Dengan adanya acara kegiatan semacam ini kita jadi mendapat masukan langsung dari masyarakat, jadi kita memang harus aktif mendatangi acara-acara seperti ini," kata Amin.

Yessy Kurniawan dalam kapasitasnya sebagai Komisioner di LMKN juga menyambut baik acara jamboree Musik nasional ini.

"Kami merasa senang dengan acara seperti ini, jadi kita bisa berdiskusi dan mensosialisasikan tentang hak-hak serta perlindungan terhadap para musisi dan pencipta lagu. Jadi yang dimaksud melindungi para musisi itu bukan hanya melindungi karyanya saja, tetapi juga melindungi hak-haknya, karena sesuai Undang-Undang mereka masih ada hak selama 75 tahun setelah meninggal. Jadi hak ekonomi mereka yang berupa royalti harus mereka dapatkan,” kata Yessy.

Lebih lanjut Yessy menambahkan bahwa LMKN sekarang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pelaksanaan pemungutan Royalti.

"Sekarang kita sudah bekerja sama dengan KPK dalam pengumpulan royalti, kalau kemarin-kemarin para pengguna mengaku tidak mau membayar karena masih sistem manual dengan menagih secara perorangan, maka nanti kita siapkan blangkonya, mereka isi sendiri. Jadi kalau sudah begitu masih juga nggak mau bayar maka akan kami serahkan ke KPK, lanjut Yessy.

Menanggapi apa yang disampaikan Yessy Kurniawan, Sandec Sahetapy yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana harian LMKN mengaku jika LMKN sedang berupaya untuk mendigitalisasi system yang ada.

"Para musisi itu nggak boleh susah, baik sekarang maupun ahli waris setelah dirinya  meninggal. Jadi LMKN sedang berupaya untuk mendigitalisasi semua sistem. Jika pengumpulan royalti selama ini masih secara manual, maka kita akan upayakan secara digital. Sebagai proyek percontohannya akan kita coba di Bali nanti bekerjasama dengan Dinas Pariwisata setempat,” kata Sandec.

Menutup pertemuannya dengan awak media, Nita Siregar berharap agar pemerintah melalui departemen terkait bisa aktif membantu kegiatan-kegiatan seperti ini.

"Terus terang, saya pingin banget agar pemerintah mensupport kegiatan kegiatan seperti ini, jadi kalau kami membuat kegiatan berharap agar pemerintah mensupport secara total, termasuk dalam pembiayaan. Kita sering banget mengajukan proposal untuk meminta support  kegiatan musik dan kebudayaan, tetapi setelah proposal masuk seringkali mandeg,  nggak ada respon lebih lanjut. Semoga dengan adanya pak Amin dari kemen Parekraf ini bisa menjembatani," pungkasnya.