FTSE Russell Mempertahankan Status Indonesia di Secondary Emerging Market

Liputan6.com, Jakarta - Penyedia indeks global FTSE Russell mempertahankan status pasar modal Indonesia di Secondary Emerging Market. Hal itu tertuang dalam pengumuman FTSE Equity Country Classification Annual Announcement periode September 2026 yang dirilis Selasa, 6 Oktober 2026 waktu setempat.

Dalam pengumuman itu, FTSE Russell tidak memasukkan Indonesia ke dalam Watch List, dan akan terus memantau perkembangan pasar serta berinteraksi dengan pelaku pasar sebagai bagian dari proses penilaian yang berkelanjutan. Demikian mengutip lseg.com, Rabu (7/10/2026).

FTSE Russell juga terus memantau secara cermat reformasi di pasar modal Indonesia. Hal ini menyusul penundaan perubahan indeks tertentu untuk Indonesia pada tinjauan indeks Maret, Juni, dan September 2026.

FTSE Russell sedang menilai efektivitas langkah-langkah reformasi yang baru saja diterapkan dalam mendukung transisi yang tertib dan stabil kembali ke proses tinjauan indeks standar.

"Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi pasar, termasuk peningkatan keterbukaan informasi bagi pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, persyaratan minimum free float, dan peningkatan perangkat pengawasan pasar,” demikian seperti dikutip dari pengumuman FTSE.

Langkah-langkah itu ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran yang sebelum teridentifikasi terkait transparansi dan replikabilitas data.

FTSE Russell akan terus memantau penerapan dan efektivitas langkah-langkah tersebut serta berinteraksi dengan pelaku pasar untuk mendapatkan masukan.

FTSE Russell akan memberikan informasi terkini mengenai perlakuan terhadap efek Indonesia menjelang tinjauan indeks Desember 2026, dengan mempertimbangkan kemajuan reformasi pasar dan masukan yang diterima dari para pemangku kepentingan.

“FTSE Russell akan terus memantau perkembangan pasar di Indonesia secara cermat dan tetap menjalin komunikasi dengan otoritas pasar setempat. Keputusan lebih lanjut mengenai perlakuan indeks termasuk potensi dimulainya kembali pemeringkatan ulang indeks secara penuh akan dipertimbangkan menjelang tinjauan indeks Desember 2026, dan akan disampaikan pada waktunya,” demikian seperti dikutip dari Treatment of Indonesian Securities in FTSE Russell Equity Indices FAQ.

Selain Indonesia, FTSE juga merilis hasil tinjauan tahunan klasifikasi negara pada September 2026 antara lain Mesir, Yunani, Vietnam, Nigeria, Korea Selatan, Taiwan dan Turki.

Mengutip berbagai sumber, secondary emerging market di FTSE Russell merupakan klasifikasi pasar saham negara berkembang yang berpotensi besar dan menarik bagi investor global. Akan tetapi masih memiliki keterbatasan tertentu pada infrastruktur pasar, regulasi atau aksesibilitas bagi investor asing.

Di FTSE Russell, untuk kategori Secondary Emerging Market, Indonesia bersama Chile, China, Kolombia, Mesir, Islandia, India, Kuwait. Selain itu, Filipina, Qatar, Romania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Vietnam.

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan, serangkaian reformasi yang tengah digulirkan di pasar modal Indonesia, mulai dari penghapusan batas harga minimum saham hingga pembukaan akses investasi luar negeri, bukan semata-mata untuk memenuhi kriteria dari lembaga penyedia indeks global seperti MSCI.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan, penghapusan batas harga minimum saham dari Rp 50 sebenarnya tidak pernah dimasukkan ke dalam proposal resmi yang disampaikan BEI kepada MSCI.

"Tidak, itu tidak dalam proposal kami ke MSCI," ujar Jeffrey saat ditanya wartawan pada acara penandatanganan MoU di BEI, Selasa (1/9/2026).

Jeffrey menjelaskan, langkah reformasi yang dilakukan BEI saat ini punya cakupan yang lebih luas ketimbang sekadar menjawab catatan atau concern dari MSCI selaku salah satu penyedia indeks global terbesar.

"Saat ini tentu kita melakukan reformasi pasar, sudah tidak hanya menjawab concern dari MSCI, tetapi apa yang baik buat pasar kita. Bagaimana kita menghadirkan tidak hanya transparansi, tidak hanya tata kelola yang baik, tetapi juga kita menghadirkan likuiditas dan tentu price discovery yang baik," kata Jeffrey.

Dengan kata lain, menurut Jeffrey, perbaikan tata kelola, transparansi, likuiditas, hingga pembentukan harga saham yang lebih wajar itu ditujukan untuk kepentingan pasar modal Tanah Air secara keseluruhan, bukan hanya untuk mengejar status atau penilaian dari lembaga pemeringkat indeks tertentu.

Sebagai bagian dari proses reformasi ini, Jeffrey menyebut BEI telah menggelar focus group discussion (FGD) dan sosialisasi kepada para pelaku pasar. Dari situ, ia mengklaim mendapat umpan balik yang sangat positif.

"Mulai dari kami melakukan FGD, kemudian kami melakukan sosialisasi kepada pelaku, feedback yang kami dapat sangat positif," ujarnya.

Bertolak dari respons positif para pelaku pasar domestik itu, Jeffrey berharap sikap serupa juga akan datang dari lembaga penyedia indeks global.

"Artinya, kalau feedback dari pelaku itu sangat positif, tentu besar harapan kami, MSCI, Footsie, dan Global Index Provider lainnya juga akan merespons ini sangat positif," katanya.

MSCI merupakan salah satu penyedia indeks acuan global yang banyak dijadikan rujukan oleh manajer investasi dunia dalam menempatkan portofolio di suatu negara. Status dan bobot suatu bursa di indeks MSCI kerap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran arus modal asing yang masuk ke pasar saham suatu negara, termasuk Indonesia