8 Dapur MBG di Lampung Dihentikan Sementara

Liputan6.com, Jakarta - Evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung terus bergulir. Hingga Selasa (28/7/2026), sebanyak delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dihentikan sementara operasionalnya.

Kasubbag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Lampung-Bengkulu, Fitra Alfarisi mengatakan, kebijakan penghentian sementara merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kualitas penyelenggaraan program MBG di daerah.

"Di era kepemimpinan baru Pak Sudaryono ini, kami memiliki semangat baru untuk menghadirkan layanan gizi yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia," ujar Fitra, Selasa (28/7/2026).

Fitra menyebutkan, dua dapur terbaru yang dihentikan sementara berada di SPPG Gunung Sugih Seputih Jaya 2, Kabupaten Lampung Tengah, serta SPPG Tanjungkarang Pusat Gotong Royong, Kota Bandar Lampung. Penghentian operasional dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur agar sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dengan tambahan tersebut, total delapan dapur MBG di Lampung kini menjalani penghentian sementara sebagai bagian dari proses pembenahan dan pengawasan. Dua di antaranya terkait dugaan kasus keracunan makanan, sedangkan enam lainnya dihentikan karena belum memenuhi standar fasilitas maupun kelengkapan administrasi.

"Tambahan dua suspend tersebut juga merupakan ultimatum untuk semua dapur agar melakukan perbaikan infrastruktur sesuai juknis," tutur Fitra.

Dari delapan dapur yang disuspend, dua di antaranya berada di SPPG Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan SPPG Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

SPPG Sinar Betung dihentikan sementara setelah delapan siswa SMP Negeri 1 Talang Padang mengalami mual, muntah, dan diare usai menyantap menu MBG. Sementara itu, SPPG Tegineneng disuspend setelah 32 siswa SD Negeri 22 Tegineneng mengalami gangguan kesehatan seusai mengonsumsi sop buah dari program tersebut.

Meski demikian, Fitra menegaskan pemerintah belum menyimpulkan kedua peristiwa itu sebagai kasus keracunan makanan. Saat ini, hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan masih ditunggu.

"Hasil laboratorium yang akan menentukan apakah itu benar keracunan atau bukan," katanya.

Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memutuskan apakah dapur tersebut dapat kembali beroperasi, tetap disuspend, atau bahkan ditutup secara permanen.

Selain dua dapur yang berkaitan dengan dugaan keracunan, enam dapur lainnya dihentikan sementara karena belum memenuhi standar operasional. Keenamnya yakni SPPG Jabung Negara Batin (Lampung Timur), SPPG Way Serdang Labuhan Baru (Mesuji), SPPG Mesuji Sumber Makmur, SPPG Kotabumi Utara Kali Cinta (Lampung Utara), SPPG Gunung Sugih Seputih Jaya 2 (Lampung Tengah), dan SPPG Tanjungkarang Pusat Gotong Royong (Bandar Lampung).

Temuan yang menjadi dasar penghentian operasional meliputi kekurangan fasilitas pendukung hingga dokumen administrasi yang belum lengkap.

Fitra mengungkapkan, BGN juga tengah mempertimbangkan kebijakan penghentian operasional permanen bagi dapur MBG yang tidak menunjukkan upaya perbaikan dalam waktu tiga bulan.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi.

Di sisi lain, masyarakat penerima manfaat dipastikan tetap memperoleh layanan MBG. Selama dapur yang disuspend menjalani evaluasi, distribusi makanan akan dialihkan ke SPPG terdekat.

Sesuai petunjuk teknis, satu dapur MBG idealnya melayani maksimal 3.000 penerima manfaat. Namun, jumlah tersebut dapat disesuaikan apabila belum tersedia dapur lain di wilayah sekitar.

"Penerima manfaat tetap akan mendapatkan MBG dari dapur terdekat sambil menunggu hasil evaluasi," jelasnya.