THR Tak Kunjung Beres Jelang Lebaran, Ratusan Perusahaan di Jabar Mulai Dilaporkan

Liputan6.com, Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat sampai hari Minggu 15 Maret 2026, telah mencatat sebanyak 157 perusahaan yang diadukan oleh 194 pengadu terkait masalah Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026.

"Setelah aduan diterima, pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan kebenaran aduan yang disampaikan pelapor," kata Kepala Disnakertrans Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka kepada awak media, Selasa (17/3/2026).

Dia menuturkan, aduan yang masuk mencakup berbagai dugaan pelanggaran. Mulai dari perusahaan yang tidak membayar THR, membayar tidak penuh atau tidak sesuai ketentuan, hingga keterlambatan pembayaran karena THR belum dicairkan oleh perusahaan.

"Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan akan diberikan nota pemeriksaan sebagai teguran terhadap ketidakpatuhan perusahaan atas aturan terkait pemberian THR Keagamaan," kata Oka.

Dia menjelaskan, teguran berupa nota 1 yang harus dipenuhi dengan jangka waktu 7 hari. Apabila setelah dikeluarkan nota 1 perusahaan masih tidak membayarkan THR maka akan diberikan nota 2 yang harus dipenuhi dengan jangka waktu 7 hari.

"Apabila setelah dikeluarkan nota 2, THR masih belum dibayarkan, maka akan dikeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah (gubernur/ walikota/bupati) untuk diberikan sanksi administratif berupa denda atau pembatasan kegiatan usaha," ucap Oka.

Sebelumnya, Disnakertrans Jawa Barat telah membuka posko pengaduan THR sejak 14 Maret 2026 dan akan ditutup pada 27 Maret 2026.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyediakan posko pelayanan konsultasi dan pengaduan THR keagamaan untuk memastikan perusahaan memberikan THR keagamaan kepada pekerja.

"Perusahaan wajib membayarkan THR keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri," sebut Oka

Oka mengatakan, posko pelayanan konsultasi dan pengaduan THR keagamaan dibuka di Kantor Disnakertrans Jabar Jalan Soekarno Hatta Nomor 532, Kota Bandung.

Selain itu, pekerja bisa melaporkan masalah THR keagamaan kelima kantor unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat yang berada di Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung dan Garut. Posko Pelayanan konsultasi dan pengaduan THR keagamaan dibuka sejak 2 Maret 2026 hingga 27 Maret 2026.

Laporan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan guna memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

Pada Idulfitri tahun lalu, Disnakertrans Jawa Barat menerima sebanyak 344 aduan pelanggaran pembayaran THR keagamaan.

"Perusahaan yang diadukan sebagian besar bergerak di sektor pariwisata. Penyebabnya, faktor ekonomi sehingga perusahaan kesulitan membayar THR keagamaan." tukas Oka.