Pemerintah Minta Kampus Ikut Tangani Sampah di Bandung Tanpa Bebani APBD

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meminta kampus-kampus turut menangani masalah sampah di Kota Bandung. Brian menjelaskan, kampus-kampus bisa dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan infrastruktur, kajian model bisnis, edukasi masyarakat hingga penerjunan mahasiswa melalui KKN tematik.

“Kampus memetakan kebutuhan komposting, maggotisasi, biodigester, RDF, sampai rantai pasoknya. Setelah itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Jadi tidak membebani APBD,” kata Brian saat berkunjung ke Balai Kota Bandung, Rabu (25/2/2026).

Pendekatan tersebut dianggap bisa jauh lebih efisien dibanding pembangunan fasilitas waste to energy berskala besar yang bisa menelan biaya Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun per unit. Jika model penanganan sampah di Bandung ini berhasil, maka akan diterapkan di kota lainnya mulai tahun depan.

“Kita jadikan Bandung panggung percontohan nasional. Tahun ini kita keroyok bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan lima daerah sebagai pilot project pengelolaan sampah berbasis kolaborasi kampus dan pemerintah daerah, yakni Bandung, Bogor, Tangerang, Purwokerto dan Yogyakarta.

Brian mengungkapkan, rencananya program ini akan melibatkan kampus, pemerintah pusat, Pemkot Bandung, hingga unsur TNI-Polri untuk pengawasan, terutama di sektor horeka (hotel, restoran, kafe) dan pasar. Langkah penegakan hukum (gakkum) juga disiapkan, disertai insentif bagi pelaku usaha yang patuh.

Rata-rata timbunan sampah di Kota Bandung mencapai 1.500 ton per hari. Dengan adanya pembatasan ritase, maka hanya 981 ton saja yang boleh diangkut ke TPA Sarimukti. Artinya, terdapat lebih dari sekitar 500 ton sampah per hari yang harus diselesaikan di tingkat kota.

Pemkot Bandung mengakuii, kapasitas pengolahan baru mencapai 300 ton per hari, sehingga masih ada sisa sekitar 200 ton yang berpotensi menumpuk apabila tidak segera ditangani secara sistematis dan menyeluruh.

Namun hingga kini, lanjutnya, baru sekitar 30 persen atau sekitar 500 RW di Kota Bandung yang memiliki sistem pengolahan sampah mandiri. Dari jumlah tersebut, total pengolahan masih kurang dari 40 ton per hari jauh dari kebutuhan 500 ton yang harus diselesaikan di dalam kota.

“Tidak mungkin hanya satu teknologi menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Karena itu, kami memanfaatkan beragam pendekatan, terutama untuk sampah organik yang volumenya sangat besar,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Farhan memaparkan, sekitar 60 persen sampah berasal dari rumah tangga, dengan dominasi sisa makanan dan daun. Pemkot Bandung sendiri telah merekrut sebanyak 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah (gaslah) satu orang per RW.

Setiap petugas ditargetkan mengumpulkan minimal 25 kilogram sampah organik per hari. Program ini ditopang anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun. Saat ini, warga Bandung menghasilkan rata-rata 0,58 kg sampah per hari. Targetnya ditekan di bawah 0,4 kg.

“Kalau kesadaran tidak dibangun, teknologi apa pun nanti ambyar,” pungkasnya.