Viral Seruan Setop Bayar Pajak, Begini Faktanya di Jepara

Liputan6.com, Jakarta - Seruan setop bayar pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk warga Jawa Tengah (Jateng) menggema di sosial media. Hal ini merupakan respons dari kenaikan nominal pajak yang ditetapkan pemerintah provinsi Jateng.

Meski gelombang kenaikan ramai disuarakan, di Kabupaten Jepara justru antusiasme masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB tetap tinggi. Indikasinya terlihat dari antrean wajib pajak yang memadati kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara, Hasannudin Hermawan menjelaskan, opsen pajak merupakan tambahan pajak daerah yang dipungut bersamaan dengan pajak provinsi.

"Selanjutnya, hasilnya dibagikan kepada pemerintah kabupaten atau kota, " ujar Hasanudin kepada Liputan6.com, Jumat (20/2/2026).

Hasanudin menjelaskan, opsen PKB adalah bagian penerimaan daerah Jepara. Sumbernya berasal dari pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh Pemprov.

"Sedangkan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), merupakan bagian penerimaan daerah dari pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor,” jelasnya.

Kebijakan opsen pajak ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Selain itu, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023,tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025.

Dari sisi capaian, realisasi opsen di Jepara menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2025, Opsen PKB ditargetkan sebesar Rp 70.463.740.000 dan terealisasi Rp 71.493.656.000 atau 101,5 persen.

Sementara opsen BBNKB dari target Rp 34.425.920.000 terealisasi Rp 42.196.622.500 atau 122,6 persen.

Memasuki tahun 2026, hingga Januari, opsen PKB dari target Rp 72.225.333.500 telah terealisasi Rp 5.847.461.000 atau 8,1 persen. Sedangkan opsen BBNKB dari target Rp 35.286.568.000 telah terealisasi Rp 3.949.563.000 atau 11,2 persen.

Pada tahun 2025, diskon opsen pajak diberikan pada periode April hingga Juni. Kebijakan tersebut terbukti mendorong peningkatan penerimaan secara signifikan dibanding bulan-bulan lainnya.

"Sebelum diskon, pada Maret 2025, penerimaan opsen tercatat sebesar Rp 4.803.862.500," ungkap Hasanudin.

Namun pada penutupan periode diskon di bulan Juni 2025, imbuh Hasanudin, penerimaan melonjak tajam hingga mencapai Rp 8.804.986.500 dalam satu bulan.

Menurut Hasanudin, kenaikan ini menunjukkan bahwa stimulus kebijakan mampu mendorong kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Untuk tahun 2026, Pemprov Jateng berencana memberikan diskon pembayaran PKB sebesar 5 persen. Namun demikian, kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap pengkajian.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menambahkan, kebijakan opsen pajak dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Yakni demi pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat Jepara.

“Opsen pajak ini bukan sekadar penyesuaian tarif, tetapi bagian dari strategi untuk mempercepat pembangunan daerah, " tandasnya.