Ancaman 15 Tahun Penjara Menanti 4 Tersangka Penculik dan Penjual Bilqis

Empat pelaku kasus penculikan dan perdagangan Bilqis (4), bocah asal Makassar yang sempat dijual hingga ke kelompok Suku Anak Dalam di Jambi (Liputan6.com/Fauzan Sulaiman)

Liputan6.com, Jakarta - Empat pelaku kasus penculikan dan perdagangan anak yang menimpa Bilqis (4), bocah asal Makassar yang sempat dijual hingga ke kelompok Suku Anak Dalam di Jambi, kini resmi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi menegaskan, seluruh pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, keempat tersangka yang telah diamankan masing-masing adalah Sri Yuliana alias SY (30), Nadia Hutri alias NH (29), Meriana alias MA (42), dan Adit Prayitno Saputra alias AS (36). Mereka berasal dari Makassar, Sukoharjo, dan Jambi.

"Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 83 jo Pasal 76S Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Ancaman hukuman maksimalnya 15 tahun penjara," tegas Djuhandhani di Mapolrestabes Makassar, Senin (10/11/2025).

Denda

Selain ancaman penjara, para pelaku juga terancam denda hingga ratusan juta rupiah. Penyidik kini tengah mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan jual-beli anak lintas provinsi tersebut.

Dari hasil penyelidikan, SY diketahui sebagai pelaku utama yang menculik Bilqis di Taman Pakui Sayang, Makassar. Ia menawarkan korban melalui grup Facebook menggunakan akun palsu.

Korban kemudian dijual oleh Nadia Hutri ke pasangan Adit dan Meriana di Jambi, yang kemudian memperjualbelikan kembali anak tersebut kepada warga Suku Anak Dalam dengan nilai mencapai Rp 80 juta.

Barang Bukti

Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya tiga unit telepon genggam, kartu ATM, dan uang tunai Rp 1,8 juta. Seluruh barang bukti digunakan untuk menelusuri aliran uang dari transaksi ilegal tersebut.

"Kami akan terus mengembangkan kasus ini dan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, terutama Direktorat PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) serta Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk memastikan apakah jaringan ini berkaitan dengan TKP-TKP kasus-kasus TPPO yang selama ini terjadi," ucap Djuhandhani.