Cerita dari Desa, Kedaulatan Pangan Tak Lagi Sekadar Janji Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Hamparan sawah di Desa Margo Rejo, Kecamatan Tegineneng, Lampung Tengah, menjadi harapan bagi para petani. Dari sana cerita bermula. Bulir-bulir padi tidak hanya penanda musim panen segera tiba, namun juga menyimpan kabar bahagia.

Sukacita itu terlihat di wajah Haryadi, seorang petani yang belum genap berusia 30 tahun. Hasil panen padi kali ini mengakhiri puasa duka. Produksi melimpah ditambah harga jual yang bagus.

"Harga padi sekarang tinggi Rp 8.000. Kami seneng banget," kata Haryadi membuka cerita kepada Liputan6.com, Selasa (14/10/2025).

Sudah lima tahun Haryadi menjadi petani, menggantikan orang tua yang sudah tidak kuasa lagi karena faktor usia. Ilmu bertanam pun dia dapat dari keduanya.

Haryadi memilih padi jenis Impari 32 untuk ditanam. Varietas ini memiliki keunggulan produktivitas tinggi, bisa mencapai 8,42 ton per hektare GKG alias gabah kering giling dan tahan hama penyakit.

Menjadi petani tentu tidak selamanya mulus. Haryadi berkisah, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah pupuk. Tiga tahun lalu, para petani didera kelangkaan pupuk. Di mana-mana stok habis, kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas dan mahal.

Mau tidak mau, petani dipaksa memutar otak. Haryadi mengakali dengan penggunaan kohe alias pupuk kandang untuk menambah nutrisi tanah sebelumm ditanam padi.

Namun cerita pahit itu telah berganti. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatur ulang distribusi pupuk, telah dirasakan petani. Pupuk NPK Phonska hingga Urea kini dengan mudah didapat.

"Saat ini mudah dapat pupuk, enggak kaya 3 tahun lalu, saya cari pupuk susah banget. Tapi sekarang alhamdulillah mudah dapetin pupuk subsidi," tutur Haryadi.

Tidak bisa dipungkiri, kondisi ini menjadi angin segar. Para petani yang sebelumnya berpaling, kini kembali menanam padi.

"Petani juga banyak sekarang di Tegineneng yang mulai tanam padi, kami senang karena harganya lagi bagus. Saya bukan untuk makan saja berasnya, tapi saya jual lagi. Kalau di sini kan setahun dua kali panen," ucapnya.

Tidak beda dengan Haryadi, Agus Pujiyanto, petani di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan juga bersenandung bahagia. Berbagai bantuan dari pemerintah telah dia terima.

"Alhamdulillah bantuan dari pemerintah, dapat bibit padi, terus ada juga pupuk subsidi," tutur Agus.

Agus sudah 10 tahun menggeluti profesi sebagai petani. Dia ikut tergabung dalam kelompok tani. Ini juga menjadi akses bagi para petani untuk mendapatkan bantuan pemerintah.

"Dari zaman Pak Prabowo ini, kami enggak kebingungan lagi untuk cari pupuk, dan untuk alat-alat pertanian juga dapat dari pemerintah," ujarnya.

Bagi Agus, menjadi petani bukan hanya berhenti pada kalkulasi ekonomi. Namun juga perasaan bangga bisa membantu pemerintah dalam menyediakan stok pangan. Terlebih saat ini pemerintah menargetkan swasembada pangan di sektor beras dalam tiga bulan ke depan.

"Sukanya, kita bisa menyediakan pangan membantu pemerintah untuk masyarakat di wilayah masing-masing," pungkasnya.

Cerita dua petani Lampung ternyata berbanding lurus dengan hasil survei. Mengutip hasil survei dari Litbang Kompas, gebrakan pemerintah dalam pelaksanaan program ketahanan pangan mendapat respons positif.

Sebanyak 56,7 persen responden puas. 4,8 persen sangat puas. Sedangkan 19,8 persen tidak puas. Dan hanya 0,6 persen sangat tidak puas.

Selain itu, respondes juga optimistis kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah kering (GKP) berimbas langsung kepada petani.

Sebagaimana diketahui, mulai 15 Januari 2025 pemerintah menaikkan harga GKP dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Tujuannya untuk melindungi pendapatan petani dan menjaga stabilitas harga beras nasional.

Survei Litbang Kompas Survei yang digelar pada 24 Juli - 1 Agustus 2025 menunjukkan, 7,4 persen responden yakin kenaikan harga GKP mampu mensejahterakan petani. 69,7 persen yakin. Sedangkan sisanya terbagi antara tidak yakin dan sangat tidak yakin.

Kebijakan pemerintah di sektor pertanian nyatanya berdampak positif pada produktivitas padi. Hal ini disambut dengan stabilnya harga jual padi di tingkat petani.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai target swasembada beras yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam tiga bulan ke depan, realistis.

Prima Gandhi menuturkan, berdasarkan data statistik saat ini memang sudah surplus beras. Artinya Indonesia saat ini sudah swasembada beras.

"Di Bulog juga sudah berlebih kan cadangan beras pemerintah. Sampai kemarin ada kebijakan di mana seluruh gabah itu harus dibeli dengan Rp 6.500 harganya, dengan berbagai macam kualitas kan gitu ya, dengan berbagai macam rendemen basahnya berapa gitu. Kalau menurut saya ya realistis kalau swasembada beras gitu," kata Prima Gandhi kepada Liputan6.com, Rabu (15/10/2025).

Prima Gandhi menggarisbawahi swasembada pangan berbeda dengan swasembada beras. Menurutnya, perbedaan mendasar antara swasembada pangan dan beras adalah ruang lingkup dan fokus komoditasnya.

Swasembada pangan mengacu pada kemampuan negara memenuhi seluruh kebutuhan pangan utama masyarakat termasuk beras, jagung, kedelai, daging, telur, susu, buah dan sayuran secara mandiri tanpa ketergantungan impor. Sedangkan swasembada beras hanya berfokus pada tercukupinya produksi beras untuk memenuhi konsumsi dalam negeri secara mandiri. Target swasebada beras dalam tiga bulan ke depan realistis.

Namun, ada hambatan yang dapat mengganjal upaya akseleratif ini pada kuartal akhir tahun 2025. Selain perubahan iklim, hambatan yang kemungkinan dihadapi dalam mewujudkan swasembada pangan adalah alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian yang terus terjadi. Kerusakan infrastruktur irigasi di beberapa daerah.

Prima Gandhi menjabarkan, swasembada secara riil dan stabil berdampak positif kepada petani, berupa harga jual yang lebih baik dan pasar domestik lebih terjaga.

"Namun swasembada yang dipaksakan tanpa penguatan kelembagaan dan stabilitas harga, cenderung membuat petani rentan pada fluktuasi harga saat panen raya ketika harga jatuh, kesejahteraan mereka tetap terancam. UMKM bidang pangan juga bisa terkena dampak, baik positif (akses bahan baku) maupun negatif (persaingan harga dan pasar)," kata Prima Gandhi.

Agar hal itu tidak terjadi, Prima Gandhi menyarankan pemerintah untuk fokus pada penguatan kapasitas adaptasi petani terhadap perubahan iklim (pola tanam, varietas, teknologi). Selain itu juga memprioritaskan revitalisasi irigasi dan infrastruktur distribusi di luar sentra utama, Jawa dan Sumatera.

"Tingkatkan alokasi dan akses pupuk bersubsidi secara efisien dan tepat sasaran. Perkuat koordinasi dan integrasi lintas kementerian, termasuk percepatan data dan intervensi di lapangan berbasis kebutuhan riil. Bangun ketahanan harga di tingkat petani agar swasembada tak hanya 'angka produksi', tapi juga berdampak pada kesejahteraan," lanjut dia.

Prima Gandhi memberi catatan bahwa swasembada harus diiringi dengan kepastian harga jual di tingkat petani.

"Sebenarnya kan pembelian harga gabah kemarin Rp 6.500 itu, itu kan sudah merupakan salah satu inisiatif baik dari pemerintah ya untuk memastikan agar hasil panen itu diserap. Kalau menurut saya konsistensi dari harga gabah itu, harga gabah minimal yang dibeli oleh Bulog," tutupnya.