Suara Selamatkan Lingkungan Menggema dari Pesisir Manado Saat Jambore Jurnalistik SIEJ

Liputan6.com, Manado - Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti kawasan pesisir Manado Utara, Sulut, dalam gelaran Jambore Jurnalistik 2025 yang mengusung tema “Selamatkan Pesisir, Selamatkan Ruang Hidup Kita”. Kegiatan ini digelar di Pantai Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulut, pada Sabtu – Minggu (19-20/7/2025). Acara ini menjadi ruang bertemunya jurnalis, masyarakat pesisir, akademisi, dan aktivis lingkungan dalam satu panggung kepedulian terhadap krisis ekologi di wilayah pesisir, serta menolak reklamasi.

Kegiatan utama berupa Diskusi Publik bertajuk “Reklamasi dan Masa Depan Pesisir Manado: Siapa Diuntungkan, Siapa Tergusur?”, menghadirkan Kabid Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado, Eddy Masengi, akademisi Unsrat dan peneliti lingkungan Prof Dr Rignolda Djamaluddin MSc, serta Ketua Umum Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Joni Aswira.

Dalam diskusi itu, Joni Aswira menekankan pentingnya peran jurnalis dalam mengawal isu-isu eksploitasi lingkungan dengan sudut pandang yang adil bagi ekologi dan masyarakat. “Jurnalisme lingkungan harus hadir untuk menyeimbangkan narasi-narasi ekonomi yang kerap menyingkirkan kelompok rentan seperti nelayan,” ujarnya.

Sementara Rignolda Djamaluddin memberikan kritik keras terhadap proyek reklamasi Manado Utara. Ia menyebut reklamasi sebagai tindakan “gila” yang melanggar berbagai regulasi dan mengancam ekosistem laut, termasuk habitat penyu dan Taman Laut Nasional Bunaken. “Reklamasi pantai Manado Utara adalah hal gila,” tegas Rignolda.

Ia menjelaskan bahwa secara hukum, wilayah tersebut tidak layak direklamasi karena dilindungi oleh beberapa kebijakan resmi, seperti Perda 1 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Di Pantai Karangria ada penyu yang menetas. Dan dalam perda disebutkan bahwa daerah imigrasi biota laut tidak bisa direklamasi. Tetapi aturan ini diabaikan,” ujarnya.

Selain aspek hukum, dari sisi teknis dan lingkungan, Rignolda menyebut reklamasi Manado Utara tidak masuk akal. Ia menjelaskan bahwa struktur laut di kawasan tersebut adalah jurang laut dalam, yang secara teknis tidak memungkinkan untuk dilakukan penimbunan. Belum lagi ancaman akan keberlangsungan Taman Laut Nasional Bunaken, salah satu kawasan konservasi laut paling terkenal di Indonesia. “Melakukan reklamasi di Manado Utara adalah sama saja merusak biota laut di taman nasional kita sendiri,” katanya.

Ia juga menyinggung sejarah panjang reklamasi di Manado yang sudah berlangsung sejak tahun 1995 dan berdampak buruk terhadap mata pencaharian nelayan. “Pantai bagian selatan sudah direklamasi dan banyak yang tidak dimanfaatkan. Mereka melakukan reklamasi tanpa tujuan dan konsep yang jelas,” ungkapnya.

Dari sisi pemerintah, Eddy Masengi menjelaskan bahwa pembangunan harus dijalankan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, di mana aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi diperhatikan secara berimbang. Dia menegaskan bahwa regulasi seperti AMDAL dan RZWP3K menjadi prasyarat penting sebelum proyek bisa dijalankan. “Regulasi ada untuk menjaga kepentingan bersama, bukan menghambat,” katanya.

Para jurnalis lingkungan yang tergabung dalam Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Simpul Sulut menggelar jambore jurnalistik 2025 pada Sabtu -Minggu (19 - 20/07/2025) di pantai Karangria Kota Manado. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum SIEJ, Joni Aswira pada Sabtu (20/7/2025).

Selain diskusi publik dan pentas seni, dan bersih-bersih pantai, SIEJ Simpul Sulut juga menggelar petisi tolak reklamasi Pantai Manado dengan memakai spanduk 2x4 cm mengajak peserta dan pengunjung serta tokoh agama untuk menandatangani penolakan reklamasi pantai Manado pada Minggu (21/7/2025).

Finda Muhtar Koordinator SIEJ Simpul Sulut mengatakan, petisi ini dilakukan untuk memberikan dukungan penuh dari kalangan jurnalis lingkungan untuk menolak reklamasi, karena dampaknya sangatlah besar, baik lingkungan maupun kehidupan masyarakat nelayan. "Kami melakukan petisi penolakan dengan mengajak jurnalis, pengiat lingkungan dan warga masyarakat untuk menandatangani petisi ini yang telah kami sediakan spanduk,"katanya.

Dia mengatakan, ada lima poin penting dalam petisi ini yaitu, menolak reklamasi pantai karang ria Manado, mendesak pemerintah menghentikan seluruh proses reklamasi, menuntut perlindungan terhadap ekosistem pesisir, meminta pemerintah menjamin hak masyarakat pesisir dan mendorong keterlibatan jurnalis dan media independen. "Kami SIEJ hadir sebagai bentuk respons dan aksi kolektif yang bertujuan memperkuat kapasitas jurnalis dalam mengangkat isu-isu ekologi pesisir sekaligus menyuarakan hak masyarakat terdampak," tuturnya.