4 Perusahaan Tambang Nikel Ditutup, Masyarakat Adat Diajak Kembali Melaut

Liputan6.com, Jayapura - Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural masyarakat adat Papua menyambut baik respons pemerintah yang menutup izin operasional 4 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat. MRP berkeyakinan dengan penutupan 4 perusahaan tambang nikel ini, menjadi harapan baru bagi masyarakat adat.

“Dalam mendukung usaha ini, MRP secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo secara silent.  Hari ini, semua perjuangan itu terjawab, perjuangan dari masyarakat adat, teman-teman aktivis dan semua pihak yang menjaga hak dasar orang Papua,” kata Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua Barat Daya, Mesackh Mambraku, lewat gawainya, Selasa (10/6/2025).

Dia berharap dengan penutupan 4 perusahaan tambang nikel, dapat kembali menghidupkan Raja Ampat menjadi ikon bagi bangsa dan negara dan menjadi destinasi wisata menarik perhatian semua pihak.

“Kami berharap ada gerakan restorasi dari kerusakan alam yang ditimbulkan akibat kegiatan eksploitasi ini. Ya, harus ada penghijauan atau semacamnya untuk menghidupkan kembali potensi pariwisata unggulan di Raja Ampat,” jelasnya.

Mesackh menjelaskan salah satu kerusakan yang  dirasakan oleh warga setempat dengan beroperasinya perusahaan tambang, saat ini masyarakat kesulitan mencari ikan di laut karena laut sudah tercemar. 

“Kalaupun ingin mendapatkan hasil yang melimpah, masyarakat harus jauh melaut dari tempat tinggalnya. Padahal, sebelumnya untuk mendapatkan tangkapan ikan melimpah, masyarakat cukup membuang jaring tak jauh dari kampungnya,” kata Mesackh. 

Dirinya mengakui ada imbas kepada masyarakat adat dari ditutupnya 4 perusahaan tambang nikel. Walau begitu, MRP bersama pemerintah akan mendorong kepada masyarakat  yang sebelumnya ikut bekerja di perusahaan nikel, dapat kembali melaut ataupun menjadikan sektor pariwisata sebagai pendapatan ekonomi rumah tangga.

“Masyarakat yang sebelumnya ikut menambang nikel, bisa kembali melaut- menjadi nelayan ataupun bisa menjadikan sektor pariwisata Raja Ampat sebagai penghasilan tambahan bagi keluarga,” ujarnya.

Ke depan, MRP bersama pemerintah akan membuat regulasi yang cukup ketat untuk memproteksi hutan, tanah dan laut beserta dengan sumber daya alam (SDA) dalam mendukung keberlangsungan hidup warga setempat.