Jaksa Tetapkan Ketua DPRD Kuansing Tersangka Korupsi Pembangunan Hotel

Liputan6.com, Pekanbaru - Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Muslim ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Penetapan dilakukan jaksa di Kejari Kuansing terkait anggaran pembebasan lahan dan pembangunan hotel daerah tahun anggaran 2013 dan 2014.

Penetapan tersangka korupsi pembebasan lahan Hotel Kuansing itu berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1378/L.4.18/05/2025. Surat ditandatangani oleh Kepala Kejari Kuansing Sahroni.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kuansing Andre Antonius menjelaskan, penyidik telah mengantongi bukti cukup selama mengusut korupsi pembangunan hotel. Termasuk memeriksa sekitar 30 orang saksi, meminta keterangan ahli pidana, serta melakukan audit dari ahli perhitungan kerugian keuangan negara.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan ekspose perkara bersama pimpinan di Kejaksaan Tinggi Riau dan hasilnya ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan M sebagai tersangka," ujar Andre, Selasa siang, 27 Mei 2025.

Andre mengatakan, Muslim selain menjabat sebagai Ketua DPRD juga menjadi Ketua Badan Anggaran DPRD Kuansing. Muslim diduga mengesahkan anggaran tanpa melalui pembahasan bersama anggota dewan lainnya.

Muslim diduga menyetujui penganggaran proyek pembangunan hotel tanpa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perda penyertaan modal. Padahal hal tersebut seharusnya menjadi syarat utama dalam perencanaan proyek.

Tindakan tersebut diduga melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 152 dan 153, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Pasal 21 dan 54.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Atas perbuatannya, Muslim disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan 64 KUHP.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini Muslim belum ditahan. Penyidik menyatakan hak-hak tersangka, termasuk didampingi penasihat hukum, harus dipenuhi terlebih dahulu.

"Apabila syarat hukum telah terpenuhi, maka penyidik akan menentukan langkah lanjutan dalam proses hukum terhadap tersangka," tegas Andre.

Kejaksaan menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.

Andre menegaskan, proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.