Agar Pemilu Tak Terjebak Pragmatisme dan Punya Nilai Ideologi

Liputan6.com, Semarang - Partai Golkar mengusulkan reformasi sistem politik dan pemilu untuk mengatasi kelemahan demokrasi saat ini, termasuk biaya politik yang tinggi dan potensi konflik sosial. Usulan ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat membuka Musda Parta Golkar DI Yogyakarta. Menurut Bahlil, sistem politik baru yang lebih efisien dan inklusif perlu dirumuskan bersama pemerintah dan DPR melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. 

Partai Golkar melalui Balitbang DPP Partai Golkar juga sudah beberapa kali menggelar kajian dan meneliti kemungkinan perubahan sistem pemilu. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH menilai bahwa akar masalah demokrasi Indonesia adalah politik transaksional yang mengikis ideologi. “Demokrasi kita belakangan lebih mirip pasar, ketemu antara supply dan demand. Lalu terjadi transaksi sesuai nilai yang disepakati bukan lagi arena untuk perjuangan gagasan atau ide," kata Henry.

Menurutnya, politik transaksional ditandai dengan jual-beli suara, jabatan, atau dukungan serta konsesi kuasa dan penghamba tanpa etika. Itulah yang melemahkan esensi demokrasi sebagai wadah memperjuangkan visi berbangsa dan bernegara. "Akibatnya, tujuan berbangsa dan bernegara seperti keadilan dan kemakmuran jauh panggang dari api," katanya.

Ditambahkan, biaya politik yang mencapai ratusan miliar rupiah selain membebani negara, juga memicu praktik koruptif untuk mengembalikan modal dan ongkos politik yang selama ini telah dikeluarkan para calon. Ia lalu membandingkan kondisi Indonesia dengan perjalanan demokrasi di Amerika Serikat (AS) dan Inggris (UK). 

“Di AS, persaingan Partai Demokrat dan Republik adalah pertarungan ideologi, progresif versus konservatif. Di Inggris, Partai Buruh dan Konservatif bersaing dengan platform kesejahteraan versus efisiensi ekonomi. Rakyat memilih karena keyakinan pada gagasan, bukan karena diberi kompensasi duit, janji jabatan maupun konsesi bisnis," kata Henry.

Ia juga menyebutkan pentingnya ideologi dan platform politik yang jelas dalam membangun negara. Seperti disampaikan John Stuart Mill, ‘A state which dwarfs its men, in order that they may be more docile instruments in its hands, will find that with small men no great thing can really be accomplished.’ "Negara yang melemahkan perjuangan ideologi hanya akan menghasilkan demokrasi kecil yang rapuh,” katanya.

Saat ini demokrasi Indonesia terancam kehilangan ruh. Demokrasi hanya menjadi prosedur kosong. Ini karena ideologi sebagai kompas perjuangan telah lenyap. Karenanya ia mengusulkan tiga langkah konkret untuk melakukan Reformasi Sistem Politik dan Pemilu Nasional. "Pertama, partai politik harus memperjelas platform ideologisnya melalui pendidikan politik bagi kader dan pemilih. Kedua, revisi sistem pemilu harus mengurangi ruang politik transaksional, misalnya dengan regulasi ketat untuk persiapan, pelaksanaan kampanye dan pendanaan politik," katanya 

Lalu ketiga, Indonesia bisa mempertimbangkan model hybrid seperti kombinasi pemilihan langsung dan representasi DPRD untuk pilkada guna menghemat biaya sekaligus menjaga dan memastikan partisipasi rakyat dalam menyalurkan suaranya. "Demokrasi harus kembali menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan bukan menjadi panggung transaksi yang memperkaya elite dan memperbodoh masyarakat,” kata Henry.

Namun reformasi sistem pemilu hanya akan berhasil jika diiringi komitmen untuk mengembalikan ideologi sebagai denyut nadi dan jantung politik. “Partai Golkar telah membuka pintu diskusi. Dan Ketua Umum Bahlil Lahadalia telah menginisiasi dialektika Reformasi Sistem Politik dan Pemilu Nasional kepada elit dan publik. Silakan direspon agar gagasan menuju lebih baik semakin kaya perspektif," katanya.