Kenakalan Remaja di Jabar Dianggap Masalah Serius Ketahanan Bangsa

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, memandang kenakalan remaja seperti fenomena gengster sebagai masalah serius ancaman ketahanan bangsa. Menurutnya, kondisi  sosial tersebut sejatinya terbentuk dari suatu sistem destruktif dan massif. 

Pengaruh buruk terhadap remaja, katanya, saat ini berlangsung melalui dua jalur utama yakni pengorganisasian kelompok berbasis fanatisme sempit di lingkungan sekolah, serta paparan konten negatif dan tutorial kekerasan melalui media sosial.

"Ini bukan lagi kenakalan biasa. Ini sudah menjadi sistem yang terkelola, terencana, dan terprogram. Bahkan banyak dari mereka yang tahu celah hukum bahwa anak di bawah umur tidak bisa diproses pidana seperti orang dewasa," kata dia dikutip dari siaran pers, Selasa, 6 Mei 2025.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pembinaan anak di kabupaten/kota menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menindak tegas para pelaku.

Akibatnya, banyak anak yang hanya ditahan sementara di kantor polisi dan dikembalikan kepada orangtua tanpa proses pembinaan yang memadai. Dia juga menyoroti praktik penyelesaian secara kekeluargaan yang justru memperburuk keadaan. 

"Anak-anak yang berkelahi hanya dihukum fisik ringan seperti jalan jongkok, lalu pulang dan kembali menjadi gangster. Jika ini terus dibiarkan, kita akan menghadapi kerusakan generasi secara sistemik," katanya.

Sebagai solusi, Dedi Mulyadi mendorong sejumlah langkah yang diangapnya konkret antara lain melalui program pendisiplinan remaja di barak militer. 

Di samping itu, pembubaran organisasi gangster remaja, serta pembentukan tim siber yang lebih kuat untuk menindak penyebaran konten kekerasan di media sosial.

"Tim siber harus bisa mendeteksi dan mematikan akun-akun media sosial, sistem media sosial yang mereka miliki harus dimatikan sehingga mereka tidak bisa lagi eksis membangun jaringan lewat kekuatan media sosial.," katanya.

Menurutnya, fenomena ini juga berkaitan dengan jaringan bisnis ilegal yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana ekspansi. Karena itu, penanganan kenakalan remaja harus dilihat dalam perspektif ketahanan nasional.

"Ini bukan semata persoalan sosial, tapi ancaman terhadap masa depan Indonesia. Kita perlu bersatu dan menyelesaikannya secara komprehensif tanpa saling menyalahkan," tandasnya. 

Sebelumnya,  Dedi Mulyadi sempat mengungkap alasannya menggandeng TNI dalam program pendidikan karakter bagi anak-anak yang berperilaku nakal. 

Menurutnya, TNI sebagai pendidik sebenarnya bukan hal baru. Dia lantas mencontohkan anggota Paskibraka yang selama ini dididik dan dilatih oleh TNI.

"Bicara persoalan TNI, TNI itu mendidik anak-anak bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Nah kemudian SMA, namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat, ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya," ucapnya dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, dikutip pada Senin, 5 Mei 2025.

Selain itu, Dedi menilai, mendidik anak agar disiplin adalah hal yang baik untuk dilakukan. Termasuk soal adab sehari-hari yang dinilainya kini tak begitu dipahami oleh anak-anak 

"Pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah, kemudian pendidikan jam 8 tidur itu kan pendidikan yang ideal, bangun jam 4 atau 5, terus mandi, bereskan kamar mandi dan ruang tidur, lalu salat, terus sarapan, olahraga. Terus apa salahnya?" katanya.

"Kemudian jam makan, cara makannya. Mereka belum dididik bagaimana cara makan, bagaimana meletakan piring, garpu, sendok, bagaimana makan tidak sambil ngobrol, makan tidak bersuara, bagaimana suara sendok dan garpunya tidak berbenturan," sambung Dedi.

Oleh karena itu, Dedi mengeklaim tak ada yang salah dalam keikutsertaan TNI pada pendidikan karakter. "Yang tidak boleh kan diajari teknik perang," dia menandaskan.